Pengamat Nilai Adanya KLB Sibolangit Partai Demokrat Akibat Perilaku Politik SBY Tak Demokratis

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap program Sejuta Rumah yang digagas Presiden Joko Widodo tersebut dilanjutkan.

Perusahaan dari Amerika Serikat Anadarko Petroleum Corporatio menggugat Pertamina senilai Rp 39,5 triliun. Anggota Komisi VII DPR Mulyanto minta Pertamina dan pemerintah terbuka.

Pengamat politik dari Universitas Negeri Semarang Cahyo Seftyono, S.Sos, MA\u00a0mengatakan, dalam pertarungan antara Presiden Jokowi dan lawan politiknya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jokowi menang 2-0. Demikian Cahyo mengibaratkan pertarungan politik seperti pertandingan sepakbola.

Dana pemerintah daerah (pemda) ternyata mengalami pengendapan alias belum dibelanjakan. Hal tersebut tentu membuktikan bahwa kepala daerah belum mampu merealisasikan belanja agar terserap oleh masyarakat.

Partai Gerindra mendapatkan penghargaan terkait keterbukaan Informasi Publik yang ketiga kalinya dari KIP, untuk kategori Parpol Terinformatif dan Transparan.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) telah mendapat suntikan modal sebesar Rp5 triliun.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus setuju bila UU Pemilu tidak direvisi tiap lima tahun sekali. Harapannya kali ini revisi UU Pemilu bisa dioptimalkan tidak untuk jangka lima tahunan saja.

Angggota Komisi V DPR dari Fraksi Demokrat Irwan, meminta kepada pemerintah untuk menunda\u00a0kenaikan tarif Jalan Tol Jakarta Cikampek yang\u00a0segera dilakukan dalam waktu dekat.

DPR mengapresiasi langkah pemerintah melakukan vaksinasi Covid-19 secara massal mulai 13 Januari 2021. Apresiasi juga atas kesediaan\u00a0Presiden Jokowi untuk divaksin yang pertama.

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai, dalam hal kebijakan vaksin, pemerintah belum memiliki strategi konprehensif dalam penyediaan vaksin dan Ssrategi vaksinasi.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Kemendag segera menstabilkan harga kedelai di pasaran agar masyarakat tidak kesulitan mencari dua bahan pokok masyarakat itu.

Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra, menyikapai\u00a0maklumat Kapolri Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 01 Januari 2021, dimana salah satu isi dalam maklumat point 2d, ini telah pula disikapi keberatan oleh komunitas organisasi media\/jurnalis.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, negara tidak boleh diskriminatif, penegakan hukum harus berkeadilan.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin terkesan memaksakan sejumlah agenda legislasi dengan mengesahkan UU Cipta Kerja.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini berharap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin bekerja lebih keras mengatasi pandemi Covid-19. Sebab, setahun penuh seluruh indikator kesejahteraan rakyat memburuk

Pengamat politik dari UIN Adi Prayitno mengatakan, sekarang momentumnya yang tepat untuk membubarkan organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan masyarakat selama ini.

Ketua Eksekutif Nasional Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (BHP KSHUMI) Chandra Purna Irawan memberikan tiga pendapat hukum (legal opini) terkait pembubaran Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan oleh Pemerintah.

Tahun 2020 sudah dipenghujung waktu, tinggal menghitung jam untuk menyongsong tahun yang baru.\u00a0Banyak catatan atas kinerja dan komunikasi yang dilakukan pemerintah selama 1 tahun ini.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus meminta pemerintah menjelaskan dasar hukum melarang\u00a0kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Ketua Komisi III Herman Herry mendukung keputusan pelarangan seluruh kegiatan serta penggunaan simbol Front Pembela Islam (FPI) yang dikeluarkan pemerintah.