Kemungkinan Penyelundupan Pemudik, PKS Meminta Pengawasan Diperketat dengan Fokus Cegah Penularan Covid-19

Sabtu, 27 Maret 2021 17:34 WIB

Share
Anggota DPR Fraksi PKS Suryadi JP. (ist)
Anggota DPR Fraksi PKS Suryadi JP. (ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Partai Keadilan Sosial  (PKS) mendukung kebijakan Pemerintah yang melarang  mudik Lebaran.

Namun PKS juga mengharapkan agar pengawasan larangan mudik ini diperketat,  tidak ada lagi fenomena penyelundupan pemudik.

Demikian disampaikan Anggota DPR dari Fraksi PKS Suryadi JP yang dihubungi di Jakarta Sabtu (27/3/2021). "Kami mendukung kebijakan ini untuk mencegah penularan Covid-19,"  tegas Suryadi dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat.

Dia menilai fokus utama dari larangan ini bukan membatasi pergerakan barang, tapi membatasi pergerakan orang yang menyebabkan penukaran virus, sehingga perlu ketat  dalam implementasi dan pengawasan protokol kesehatan.

"Pengawasan yang ketat ini harus dilakukan di setiap wilayah agar jangan sampai terjadi lagi adanya fenomena truk yang menyelundupkan pemudik yang marak pada mudik Lebaran tahun 2020," kata Suryadi dari Komisi V yang membidangi Perhubungan.

Selain itu jangan ada lagi kontroversi perbedaan antara larangan mudik dengan pulang kampung. PKS meminta Pemerintah tegas dengan tidak membedakan antara mudik dengan pulang kampung sebab kedua hal tersebut sama-sama dapat menyebabkan terjadinya penyebaran wabah Covid19 di daerah..

Ia menambahkan pelarangan mudik ini juga telah dilakukan pada tahun lalu, dengan pertimbangan bahwa di daerah kondisi masyarakatnya sangat guyub sehingga kadang-kadang satu rumah dihuni berapa keluarga itu sehingga sangat beresiko menularkan. Kemudian, fasilitas kesehatan di daerah juga tidak cukup memadai untuk melakukan penanganan.

Pemerintah akhrnya melarang mudik  yang akan dimulai pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 Larangan ini berlaku untuk semua orang yakni ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat.

Hal ini dimaksudkan agar upaya vaksinasi yang sedang dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang semaksimal mungkin sesuai yang diharapkan, mengingat program vaksinasi baru akan selesai pada tahun 2022. Sehingga, sebelum program ini selesai segala upaya untuk mencegah penularan harus tetap dilakukan. (johara)

Teks Foto : Anggota DPR Fraksi PKS Suryadi JP. (ist)

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar