JAKARTA - Memberi catatan politik 2020, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin terkesan memaksakan sejumlah agenda legislasi dengan mengesahkan UU Cipta Kerja yang kontroversial pada Oktober 2020.
Padahal, UU ini dinilai cacat formil dan materil, tidak transparan, tidak terbuka, dan minim partisipasi publik oleh masyarakat sipil dan akademisi sehingga menimbulkan penolakan yang luas dimana-mana.
Upaya penanganan dampak ekonomi dengan modal Perppu yang sejak awal dipaksakan pemerintah, dan Fraksi PKS menolaknya dengan tegas, nyatanya tidak menunjukkan hasil yang sebanding.
Baca juga: PKS Desak Pemerintah Bekerja Lebih Keras Tangani Covid-19 Karena Kesejahteraan Rakyat Memburuk
Problemnya jajaran pemerintah sejak awal tidak serius untuk memprioritaskan dan mengatasi aspek kesehatan dari pandemi covid 19.
Komitmen untuk menunjukkan kepedulian dan sensitivitas kepada nasib rakyat juga diciderai dengan kasus korupsi Menteri KKP (kasus korupsi benur lobster) dan Menteri Sosial (kasus korupsi dana bansos covid 19).
Ketua Fraksi PKS DPR ini juga menggarisbawahi pentingnya kebijakan pemerintah dalam mewujudkan harmoni sosial politik di masa pandemi.
Baca juga: Politisi PKS Menilai Komunikasi Politik Tahun 2020 Diwarnai Kegaduhan dan Kegagapan Pemerintah
Pemerintah harus tampil seutuhnya sebagai solidarity maker, merangkul seluruh anak bangsa, menjadi unsur perekat bagi seluruh rakyat untuk mengatasi persoalan bangsa.
"Kami melihat pemerintah belum nampak kuat memainkan peran itu. Pemerintah justru terkesan mendukung segregasi dan keterbelahan di masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang dirasakan standar ganda, tidak adil, dan sarat kepentingan, terutama kepada kelompok-kelompok kritis kepada pemerintah," kritik Jazuli.
Atas seluruh persoalan di atas, Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk semakin sistematis, fokus, dan terukur dalam mengatasi covid 19.
Baca juga: PKS Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2021 Akan Tetap Sulit
Pemerintah juga harus semakin serius mengatasi dampak ekonomi dengan prioritas utama kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin.
Pemerintah harus tampil sebagai pemersatu dan perekat atas semua dinamika sosial politik di masyarakat.
Hadirkan hukum yang berwibawa dan berkeadilan untuk seluruh rakyat. Kita butuh persatuan dan kesatuan untuk keluar dari pandemi dan krisis saat ini. (johara/win)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
