SOAL SBY menangis, itu adalah cerita yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Kalau soal Presiden Jokowi ngotot untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja, bisa dibaca bersama.
Menurut Menko Polhukham Mahfud, SBY (Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono, sempat menangis ketika mendapatkan tekanan dari publik terkait RUU Pilkada 2014 lalu.
"Pada saat itu serangan dari masyarakat sipil kepada pemerintah SBY itu luar biasa, 'Pak SBY ini merusak demokrasi,' macam-macam. Sampai dari pemberitaan itu Pak SBY sampai ndak tahan melihat hantaman sampai konon menangis di atas pesawat dalam perjalanan, ndak kuat," ujar Mahfud dalam diskusi daring, Rabu (14/10).
Mahfud mengatakan, saat itu ada pandangan warisan SBY dari hasil menata negara selama 10 tahun pemerintahannya hanya dirusak oleh UU tersebut. Itulah yang menyebabkan SBY tidak mau menandatangani UU yang sudah disahkan di parlemen saat itu.
"Pak SBY dari Amerika waktu itu mengumumkan, 'saya pro rakyat, kita akan mencari jalan agar Pilkada tidak dilakukan oleh DPRD.' Sepulangnya dari Amerika, itu tanggal 29 September 2014, UU itu disahkan, tapi kemudian, 2 Oktober dikeluarkan Perppu mencabut (UU) itu," ungkap Mahfud.
Begitulah, jadinya UU Pilkada yang baru saja selesai dibahas Senayan dan berlaku dengan sendirinya, kemudian “dibatalkan” dengan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti UU) oleh SBY.
Sikap Jokowi
Akan halnya RUU Cipta Kerja yang menjadi usulan Presiden Jokowi, saat pembahasan di DPR mendapat protes keras dari berbagai pihat. Toh, suara rakyat yang berdatangan, bagai angin lalu, pembahasan terus berlangsung.
Puncak kekesalan massa ketika DPR mempercepat rapat paripurna untuk pengambilan keputusan persetujuan terhadap RUU Cipta Kerja untuk bisa disahkan jadi UU. Jadwal dimajukan, yang dijadwal semula 7 Oktober, maju jadi 5 Oktober.
Maka, pada 8 Oktober demo besar meledak dari kalangan buruh dan mahasiswa serta warga umum, sasarannya ke Istana Negara, tapi Jokowi menghindar ke Kalimantan Tengah meninjau proyek pertanian.
Tekanan rakyat sebesar gunung tak membuat Jokowi bergeser. Itu terlihat dari pernyataan tokoh Muhamadiyah yang menemuinya di Istana, yang mengusulkan dikeluarkan Perppu pengganti UU Cipta Kerja. Kepada utusan MUI yang juga memberikan masukan untuk mengeluarkan Perppu, Jokowi enggan menerbitkan Perppu, alasannya, karena UU itu inisiatif pemerintah.
Menurut Sekretaris Umum Muhammadiyah, Prof. Abdul Mu'ti, Presiden Jokowi menegaskan sikap dan pandangan terkait banyaknya kritik dari masyarakat. Terkait kritik tersebut Presiden menegaskan posisinya yang tidak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Namun demikian, lanjut Abdul Mu'ti, bahwa Presiden tetap membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk kemungkinan merevisi materi UU Cipta Kerja yang bermasalah.
Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menemui Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Jumat 16 Oktober 2020 lalu. MUI menyampaikan permintaan langsung kepada Presiden Jokowi untuk “mencabut” UU Cipta Kerja dengan Perppu. Namun, permintaan MUI tersebut ditolak oleh Presiden Jokowi.
MUI pada kesempatan itu lewat KH Muhyidin Junaidi menyampaikan 7 poin pernyataan. Pada poin ketiga MUI meminta agar ada upaya pemerintah untuk mengeluarkan Perppu.
Merespon permintaan MUI, kata Kiai Muhyidin, Jokowi tak akan menerbitkan Perppu.
“Tanggapan presiden antara lain adalah mengupayakan semaksimal mungkin di pembuatan PP. Presiden tak berkenan untuk membuat Perppu karena Omnibya Law inisiatif Pemerintah. Judicial Review atau revisi UU dianggap bagian dari solusi mengatasi kegaduhan,” tandasnya.
Padahal dulu, Jokowi memberikan makna demokrasi adalah mendengar suara rakyat dan melaksanakan. "Demokrasi menurut kami adalah mendengar suara rakyat dan melaksanakannya," kata Jokowi saat kampanye Pilpres 2014.
Ya, rakyat Indonesia memang banyak 240 juta. Tapi oranag-orang hebat, ormas Islam semua sudah bersuara, mahasiswa sudah demo menuntut, buruh di se antero negeri sudah bergolak menolak UU Cipta Kerja, jadi pertanyaannya, rakyat yang mana yang didengarkan suaranya dan dilaksanakan aspirasi? Ya memang kita tahu, pemilih Jokowi besar, dia juga perangkat birokrai dan inteliden, maka Jokowi sendiri yang paling tahu yang dia dengar soal UU Cipta Kerja. (win)