Siap Dibawa ke Rapat Paripurna DPR, RUU KIA Berisi Masa Cuti Ibu Melahirkan Hingga 6 Bulan

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua Komisi VIII DPR, Ashabul Kahfi mengatakan, seluruh fraksi telah menyetujui pembicaraan tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA). Kemudian selanjutnya, dibawa dalam pembicaraan tingkat II.

Dengan demikian Komisi VIII DPR bersama pemerintah menyepakati RUU KIA untuk dibawa ke pembahasan tingkat II pada Rapat Paripurna DPR.

"Seluruh fraksi yang ada di Komisi VIII DPR RI menyetujui RUU KIA untuk selanjutnya dibawa dalam Rapat Paripurna dan kemudian disahkan,” kata Kahfi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat (Jakpus) pada Senin, 25 Maret 2024.

Ia berharap RUU tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Pasalnya RUU KIA ini bertujuan untuk meminimalkan beban-beban yang selama ini dirasakan perempuan.

"RUU KIA dapat menjadi payung hukum yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak khususnya pada fase 1000 awal kehidupan," bebernya.

RUU KIA mengamanatkan, kelak cuti ibu melahirkan akan berlaku hingga enam bulan. Selain itu, ibu berhak mendapatkan upah secara penuh pada empat bulan pertama dan upah 75 persen pada bulan kelima serta keenam.

Sementara cuti bagi suami hanya diberikan dua hingga lima hari. Sebelumnya, usulan awal cuti suami sampai 40 hari untuk menemani istri, tetapi ditolak banyak pihak.

RUU KIA juga mengatur setiap anak yang baru lahir wajib mendapatkan asupan air susu ibu sesuai standar hingga minimal enam bulan. Lalu, anak mendapatkan jaminan gizi dan memperoleh layanan kesehatan yang baik. (Red)