POSKOTA.CO.ID - Piala Dunia tahun ini paling terpolitisasi sepanjang sejarah.
Duta Piala Dunia Khalid Salman melontarkan komentar kontroversial pada dua pekan menjelang pertandingan event tersebut.
Mantan pemain sepak bola Qatar tersebut menyatakan menjadi gay itu haram atau dilarang dalam bahasa Arab.
Komentar Khalid Salman kepada media Jerman ZDF tersebut menambah deretan masalah seputar Piala Dunia. Seperti hak pekerja, kebebasan berbicara, dan perang di Ukraina. Demikian dikutip dari BBC.
Hak LGBT
"Awalnya saya berharap, seiring dengan perbaikan yang mereka lakukan untuk para pekerja migran, mereka membuat suatu kebijakan untuk memperbaiki kehidupan orang-orang LGBT+," kata pendiri kelompok LGBT+ Liverpool Kop Outs Paul Amann.
Dia diundang untuk mengunjungi Qatar pada 2019 bersama suaminya, sebagai bagian dari tur yang diselenggarakan oleh komite panitia Piala Dunia.
Hubungan sesama jenis dan mempromosikan hubungan sesama jenis ilegal di Qatar dikenai hukuman. Mulai dari denda hingga hukuman mati.
Namun otoritas Piala Dunia mengatakan semua orang dipersilakan untuk mengunjungi Qatar untuk menonton pertandingan dan mengklaim tidak ada yang akan didiskriminasi.
Namun insiden seperti wawancara Khalid Salman telah menghancurkan optimisme Paul Amann di awal tentang event tersebut.
"Sayangnya sejak mendapat tekanan untuk membuat perubahan demi memperbaiki persoalan-persoalan, Qatar malah semakin mendiskriminasi LGBT+."
Laporan tentang pemenjaraan orang-orang gay dan penggunaan terapi konversi membuat Paul Amann tidak lagi terpikir untuk berangkat ke Piala Dunia.
"Tidak benar untuk berpikir untuk berangkat sekarang, setelah begitu jelas bahwa otoritas Qatar terus memperlakukan orang-orang LGBT+ begitu buruk."
Protes Para Pemain
Protes juga sempat datang dari para pemain lapangan.
Namun FIFA melarang para pemain membuat pernyataan politik dalam pertandingan.
Akademisi dan pengacara olahraga internasional, Gregory loannidis, percaya FIFA menghadapi tugas berat untuk menentukan batasan apa yang bisa disebut sebagai pernyataan politik.
"Saya tidak tahu. Dapatkah anda memberi tahu saya definisi pernyataan politik? Saya pikir tidak ada yang bisa dan itulah masalah yang dihadapi FIFA saat ini."
Paul Amann percaya hak-hak LGBT adalah persoalan sosial yang mendasar dan bukan tentang politik. Pemain semestinya tidak dihukum karena berbicara tentangnya.
Hak Pekerja
Dukungan untuk para pekerja konstruksi di Qatar adalah persoalan lain yang disuarakan para pemain.
"Saya pikir sangat salah jika FIFA berkata,’Oh itu politis. Akan ada semacam sanksi untuk anda'," ucap pendiri Equidem, Mustafa Qadri, konsultan investigasi hak asasi manusia dan hak buruh.
Mereka telah berbicara dengan banyak pekerja di Qatar. Termasuk mereka yang membantu membangun stadion untuk Piala Dunia. Mereka menemukan bahwa ada pekerja yang disuruh membayar untuk mendapatkan pekerjaan, kesulitan mendapatkan upah, dan dipaksa untuk bekerja di bawah suhu yang sangat tinggi.
Sejumlah laporan mengatakan lebih dari 6.000 pekerja migran telah meninggal sejak Qatar memenangkan tawaran untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010.
Namun Pemerintah Qatar mengatakan angka tersebut keliru dan ada 37 kematian di kalangan pekerja di lokasi pembangunan stadion Piala Dunia. Hanya tiga di antaranya yang terkait pekerjaan.
Pihak berwenang di negara itu mengatakan penghapusan sistem sponsor tenaga kerja "kafala", yang memaksa pekerja asing untuk meminta izin majikan bila hendak berganti pekerjaan atau meninggalkan negara itu, sebagai bukti bahwa kondisinya sudah membaik.
Mustafa Qadri mengatakan beberapa reformasi pasti menguntungkan beberapa pekerja tetapi perubahan tersebut jelas tidak cukup besar.
Pemenang Kontroversial
Kritik terhadap LGBT dan hak-hak pekerja telah membuat banyak orang mempertanyakan keputusan FIFA untuk menjadikan Qatar sebagai tuan rumah.
Proses pemilihan tuan rumah Piala Dunia telah dirundung oleh tuduhan korupsi. Dua penyelidikan diluncurkan oleh kejaksaan Swiss dan Departemen Kehakiman AS pada 2015.
Qatar selalu membantah semua tuduhan dan proses tersebut dinyatakan bersih oleh penyelidikan FIFA sendiri pada 2017.
Para pendukung keputusan tersebut berpendapat bahwa melibatkan suatu negara melalui olahraga adalah cara yang efektif untuk membantu mereka membuka diri dan berubah.
Mustafa Qadri menilai langkah tersebut telah memberi lebih banyak sorotan pada persoalan-persoalan hak asasi manusia yang ada. Tetapi belum digunakan sebagai kesempatan untuk melakukan sebanyak mungkin yang bisa dilakukan.
Gregory Ionnidis mengatakan salah satu alasan FIFA menjadikan Qatar tuan rumah adalah untuk mencoba mempromosikan perubahan.
"Mereka ingin menciptakan lingkungan yang inklusif. Jika anda membuka suatu negara kepada dunia maka anda dapat membujuk negara tersebut untuk mengambil pandangan yang berbeda dalam hal kebebasan individu dan seterusnya."
Namun kritik terus-menerus atas hak-hak LGBT dan pekerja telah membuat banyak orang berpikir bahwa FIFA membuat keputusan yang salah.
Dikeluarkan
Satu area di mana FIFA telah memenangkan banyak pujian internasional adalah keputusan untuk mengeluarkan Rusia dari turnamen pada tahap kualifikasi.
Hal biasa bila suatu negara diskors karena pelanggaran aturan di lapangan atau pelanggaran administratif. Namun diskors karena pelanggaran yang tidak terkait dengan sepak bola adalah hal yang sangat tidak biasa.
Hanya Jerman dan Jepang setelah Perang Dunia Kedua dan Afrika Selatan selama era apartheid negara tersebut yang menghadapi sanksi serupa.
"FIFA tidak mau politik dibawa-bawa ke dalam permainan tetapi FIFA sendiri adalah organisasi politik," kata Gregory Ionnidis tentang keputusan tersebut.
"Mau tidak mau FIFA harus membuat keputusan politik."
Langkah untuk akhirnya mengusir Rusia baru terjadi setelah negara-negara lain di braket play off menolak untuk bermain melawan Rusia sebagai bentuk protes atas invasi ke Ukraina. Seperti Polandia, Ceko, dan Swedia.
Protes dan kontroversi mungkin akan terus berlanjut. Piala Dunia kali ini sepertinya bakal terus menjadi berita utama karena alasan selain sepak bola. ***
.jpg)
.jpg)
.png)
