JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terus menyelidiki tindak pidana pencucian uang oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) lewat perusahaan cangkang.
Perusahaan cangkang merupakan perusahaan yang dibentuk secara sengaja, tanpa menjalankan operasi bisnis yang sebenarnya.
Kongsi ini biasanya dipakai untuk menyembunyikan harta.
“Adanya dugaan menggunakan perusahaan-perusahaan baru sebagai cangkang dari perusahaan ACT,” tutur Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan, kepada awak media, Kamis (14/7/2022).
Ia menjelaskan, masih mendalami soal dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) didasari dari hasil temuan yang disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Nanti kita ungkap bahwa ada namanya perusahaan-perusahaan yang menjadi cangkang dari perusahaan ACT,” jelas Whisnu.
“Ada beberapa perusahaan cabang. Seperti itulah (lembaga amal). Yes (dugaan TPPU),” tambahnya.
Dalam mendalami kasus ini, polisi juga telah memeriksa 12 saksi, di antaranya Mantan Presiden ACT, Ahyudin dan Presiden ACT Ibnu Khajar.
Menurut penelusuran Poskota, polisi masih memeriksa Ahyudin, yang digaji Rp120 juta per bulan, saat masih menjabat sebagai pimpinan lembaga filantropis tersebut.
Ahyudin diperiksa secara maraton dari Jumat hingga hari ini. Dan masih diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi.
Adapun Ibnu diperiksa secara berturut-turut sejak 13-14 Juli 2022.
Sebagai informasi, kasus ini mencuat usai majalah Tempo membuat laporan jurnalistik yang berjudul "Kantong Bocor Dana Umat".
Isinya mengungkap dugaan penyelewengan atau penilapan uang donasi oleh petinggi ACT.
Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa petinggi ACT disebut menerima sejumlah fasilitas mewah, mulai dari mobil operasional jenis Alphard dan penggunaan dana donasi untuk operasional yang berlebihan.
Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) menemukan ada dugaan penyelewengan terkait dana dalam Yayasan ACT.
Diberitakan Poskota sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, penyelewengan dana itu diduga untuk kepentingan pribadi dan aktivitas terlarang.
Temuan tersebut PPATK telah diproses sejak lama dan hasilnya telah disampaikan ke aparat penegak hukum. (*)