PPATK Telah Blokir 60 Rekening Milik ACT, Ibnu Khajar: Kita Tetap Salurkan Donasi Secara Cash

Rabu, 6 Juli 2022 20:37 WIB

Share
Presiden ACT Ibnu Khajar (kiri) saat memberikan paket sembako dalam Operasi Pangan Murah di Masjid Assuada, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Jumat (15/10/2021). (ist)
Presiden ACT Ibnu Khajar (kiri) saat memberikan paket sembako dalam Operasi Pangan Murah di Masjid Assuada, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Jumat (15/10/2021). (ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) saat ini telah memblokir sejumlah rekening Yayasan Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) terkait kasus penyelewengan dana donasi yang dilakukan para petinggi ACT.

Informasi penyelewengan dana donasi tersebut ramai lewat sebuah laporan Majalah Tempo edisi 2 Juli 2022. dengan judul "Kantong Bocor Dana Umat".

PPATK telah memblokir 60 rekening milik ACT. Sedangkan, pihak ACT, menurut pimpinannya, yakni Ibnu Khajar, tetap menyalurkan donasi secara cash.

"Semoga kalau pun nanti beberapa diblokir dan ada yang masih mungkin ada sebagian donasi kan cash ya,kami akan fokus yang bisa kami cairkan saja dulu," kata Presiden ACT Ibnu Khajar di Kantor ACT, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (6/7/2022).

Kemudian, kata Ibnu, penyaluran dana cash tersebut tetap dilakukan karena ini merupakan sebuah amanah dari masyarakat yang telah mendonasikan secara cash.

"Rekening-rekening yang sudah ada di kami atau dana cash yang sudah kami dan bisa dicairkan, karena ini amanah, harus kami sampaikan. Kami nggak pingin cacat amanah dalam menyalurkan amanah-amanah dari masyarakat," ucap dia.

Sejauh ini, Ibnu pun mengatakan belum mengetahui secara rinci berapa jumlah nominal dan rekening yang di blokir PPATK.

"Kami belum cek kepada tim keuangan kami, rekening mana saja yang diblokir pasca pembersihan, rekening mana saja dan berapa banyak yang sudah diblokir," tandas Ibnu.

Kendati, Ibnu nantinya berencana akan mengirimkan surat kepada PPATK untuk melangsungkan audiensi terkait pemblokiran rekening tersebut.

"Jadi kami mungkin akan berkirim surat kepada PPATK, kami ingin audiensi," kata Ibnu.

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar