BERDASARKAN Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2021, BPK RI memberikan Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Opini WTP yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan penghargaan tertinggi atas perwujudan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) khususnya pengelolaan keuangan dan asset yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Capaian ini merupakan opini WTP yang ke 5 kalinya secara berturut-turut yang diraih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk LKPD Tahun 2017 s.d 2021 yang semuanya terjadi pada masa kepemimpinan Gubernur Anies Rasyid Baswedan. Hal ini belum pernah terjadi dimasa kepemimpinan Gubernur sebelumnya.
Sejak tahun 2005, Perjalanan Opini WTP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengalami suatu proses yang sangat panjang dan rumit dengan perolehan opini sebagai berikut:
1. Tahun 2005-2007; Opini yang diraih adalah Disclamer
2. Tahun 2008-2010; Opini yang diraih adalah Wajar dengan Pengecualian (WDP)
3. Tahun 2011-2012; Opini yang diraih adalah (WTP)
4. Tahun 2013-2016; Opini yang diberikan adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
5. Tahun 2017 -2021; Opini yang diraih adalah Wajar Tanpa Pengeculian
Keberhasilan tersebut tak lepas dari peran dan pengaruh sosok pemimpin Anies Rasyid Baswedan yang luar biasa yang telah melakukan sejumlah terobosan dan Inovasi sebagai berikut:
a. Perbaikan Sisi Regulasi dan Kelembagaan:
* Penyiapan regulasi yang memadai dalam rangka pengendalian dan peningkatan Tata Kelola pengelolaan keuangan dan asset daerah.
* Penguatan sistem pengawasan melekat yang dilakukan oleh para Kepala Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah.
* Penguatan peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan keuangan dan asset.
* Pembentukan Perangkat Daerah Khusus yang mengelola Aset Daerah.
* Penyederhanaan Kelembagaan Perangkat Daerah sehingga proses pengendalian atas keuangan dan aset dapat menjadi lebih baik.
b.Perbaikan dari Sisi Kapasitas Sumber Daya Manusia
* Rekrutmen tenaga CPNS yang berlatar belakang akuntansi untuk pengelolaan keuangan di PD/UPD.
* Penempatan personil yang berlatar belakang keuangan sesuai dengan keahlian dan pendidikannya.
* Pemberian Reward and Punisment yang proposional misalnya pemberian TKD yang tinggi pada staf pengelola keuangan dan asset.
* Peningkatan kapasitas para pengelola keuangan di PD/UPD melalui diklat pengelolaan keuangan
c.Penguatan atas Pembangunan Pengembangan dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset yang memadai.
* Pengembangan Sistem Smart Plannning Budgeting
* Pembangunan Sistem Informasi Aset
* Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
d.Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan BOS dan BOP dan BOP pada Sekolah.
Sosok Anies Rasyid Baswedan memang memiliki ciri pempimpin transformasional. Telah banyak inovasi perubahan yang cukup fundamental di sektor pemerintahan selama kepemimpinan Beliau. Keseriusan untuk memberikan layanan terbaik bagi publik dimulai dari upaya menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governace). Banyak perubahan dalam sistem manajemen pemerintahan, salah satunya digitalisasi administrasi pemerintahan (e-office).
Karakter yang kuat akan Ketuhanan Yang Maha Esa, ditunjukkan dengan merangkul semua kalangan umat beragama untuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh warga, seperti rasa keberadilan dalam hal peremian rumah-rumah ibadah umat beragama.
Rasa empati dan solidaritas terhadap sesama, ditunjukkan dalam berbagai kebijakan yang pro terhadap rakyat, seperti adanya refocusing anggaran untuk diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat pada awal pandemi. Begitu juga dengan etos kerja yang tinggi ditunjukkan dalam berbagai kegiatan masyarakat yang tidak jarang dilakukan di luar jam kerja.
Kolaborasi menjadi prinsip utama yang dipegang Bapak Anies Rasyid Baswedan dalam menggagas ide-ide untuk mencari solusi terbaik. Pelibatan aktif baik dari kalangan staf, praktisi, maupun tim ahli dilakukan dengan pendekatan demokratis dan humanis yang memanusiakan manusia.
Gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Bapak Anies Rasyid Baswedan menjadi bukti bahwa Beliau merupakan representasi dari perwujudan kepemimpinan Pancasila dan berwawasan kebangsaan.
Oleh karena itu sudah menjadi hal yang wajar apabila selama masa kepemimpinan Beliau, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh opini WTP selama lima tahun berturut-turut dan akan menjadikan opini WTP sebagai Budaya dalam peningkatan tata kelola pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mampu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat demi mewujudkan “Jakarta Maju Kotanya Bahagia Warganya”.
Secara sederhana, nilai-nilai kepemimpinan kepemimpinan Pancasila dan berwawasan kebangsaan Bapak Gubernur Anies Rasyid Baswedan dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Memiliki nilai karakter religius, bentuk implementasinya ditunjukkan dengan merangkul semua kalangan umat beragama untuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh warga. Seperti keberadilan dalam hal peresmian rumah-rumah ibadah umat beragama, Pemberian hibah bantuan operasional Tempat Ibadah (BOTI) yang tetap mengedapankan akuntabilitas keuangan.
2. Memiliki nilai Inovatif, bentuk implementasinya terjadinya inovasi perubahan yang cukup fundamental di sektor pemerintahan selama kepemimpinan Bapak Anies Rasyid Baswedan. Keseriusan untuk memberikan layanan terbaik bagi publik dimulai dari upaya menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governace). Banyak perubahan dalam sistem manajemen pemerintahan, salah satunya digitalisasi administrasi pemerintahan (e-office) dan Pembangunan Sistem Informasi Keuangan dan Aset Daerah.
3. Memiliki nilai rasa empati dan solidaritas, bentuk implementasinya ditunjukkan dalam berbagai kebijakan yang pro terhadap rakyat, seperti adanya refocusing anggaran untuk diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat pada masa pandemi covid-19 secara transparan dan akuntabel.
4. Memiliki nilai etos kerja yang tinggi, bentuk implementasinya ditunjukkan dalam berbagai kegiatan masyarakat yang tidak jarang dilakukan di luar jam kerja. Etos kerja yang tinggi inilah yang tertularkan kepada etos kerja pengelola keuangan PD/UPD dalam pencapaian WTP
5. Memiliki nilai Kolaboratif, bentuk implementasinya menjadi prinsip utama yang dipegang Bapak Anies Rasyid Baswedan dalam menggagas ide-ide untuk mencari solusi terbaik. Pelibatan aktif baik dari kalangan staf, praktisi, maupun tim ahli dilakukan dengan pendekatan demokratis dan humanis yang memanusiakan manusia.
Bapak Anies Baswedan juga memastikan bahwa koloborasi yang melibatkan para pemangku kepentingan ini dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Disusun oleh Kelompok 3 pada Agenda 1 PKA angkatan IV
Muhammad Thohari, Puji Wahyudi Ode, Penty Yunesi P, Rusmantoro, Rizaldy,
Rudi Cahyadi, Rully Dewi Anggraeni