Jangan Khianati Suara Rakyat, Jokowi Diminta Pilih Pengganti Anies dari 3 Nama yang Diajukan DPRD

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Jakarta Initiative mewanti-wanti Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar jangan mengangkat Pj Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan dari luar 3 nama yang diajukan DPRD DKI Jakarta. 

Jakarta Initiative menilai, jika Jokowi mengangkat Pj Gubernur DKI dari luar 3 nama yang diajukan DPRD, maka sama saja mengkhianati suara rakyat.

"Akan sangat berbahaya, 3 nama yang direkomendasikan DPRD DKI Jakarta tidak ada yang diambil Presiden. Karena DPRD DKI Jakarta ini merupakan manifestasi suara rakyat Jakarta," kata salah satu inisiator Jakarta Initiative, Ervan Purwanto saat diskusi transisi di salah satu cafe bilangan Jakarta, Jumat 30 September 2022. 

Jelang 16 hari Anies Baswedan habis masa jabatannya, Jakarta Initiative mengendus adanya pemutasian dan pengangkatan jabatan di lingkungan birokrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sehingga, lanjutnya, PJ Gubernur DKI Jakarta harus bisa mengkonsolidasikan kembali seluruh birokrasi di Jakarta. 

"Anggota dewan juga mewanti-wanti agar tidak melakukan mutasi jabatan. Tapi ternyata, ada pengangkatan dan pemutasian. Tapi di sisi lain, ada penghargaan dari KASN. Kenapa tidak diserahkan ke PJ Gubernur DKI saja? Kan waktunya masih panjang. Karena kepentingan di birokrat ini luar biasa," ujarnya. 

Salah satu narasumber, Jim Lomen Sihombing yang juga aktivis Visi 98 menegaskan, pemerintah pusat seharusnya mengajak bicara setiap unsur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik legislatif maupun eksekutif. Hal ini diperlukan agar transisi pergantian orang nomor satu di Jakarta itu berlangsung lebih baik. 

"Sekarang ini seperti tidak ada ruang diskusi antara Anies dan Ariza dengan calon penggantinya. Mungkin Anies Ariza juga merasa tidak enak kalau tidak diajak bicara. Sehingga sangat mungkin ada manuver di injury time," katanya. 

Menurutnya, siapapun PJ Gubernur DKI Jakarta yang dipilih Presiden akan sangat suli mengembalikan semangat bersama untuk membangun Jakarta. Khususnya, semangat birokrasi yang saat ini telah dibangun dengan baik oleh Anies Baswedan. 

"Tiga nama yang sudah digodok di Parlemen, tapi di luar itu ada yang digodok di luar parlemen. Maka, jika ada birokrasi yang macet, maka hal itu tidak aneh. Saat Anies keluar dari Balai Kota, maka yang disalahkan adalah istana," tegasnya. 

Sementara itu, Pengamat kebijakan publik Amir Hamzah mengungkapkan, ada 3 kewenangan yang akan diperoleh PJ Gubernur DKI Jakarta. Yakni, kewenangan untuk mengelola keuangan daerah. Kedua, menjadi pejabat pembina kepegawaian. Dan ketiga menjadi pemegang kekuasaan pengelolaan aset.