LBH Meminta Pemerintah Tanggung Jawab Soal Lapas Terbakar Tewaskan Puluhan Narapidana di Tangerang

TANGERANG, POSKOTA.CO.ID - Puluhan narapidana tewas akibat kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, LBH Jakarta LPBH Nahdatul Ulama Tangerang dan Imparsial menuntut Pemerintah untuk bertanggung jawab atas tragedi kemanusiaan tersebut.

Pengacara Publik dari LBH Masyarakat, Ma'ruf Bamajammal mengatakan pemerintah harus bertanggung jawab dihadapan hukum atas peristiwa memilukan tersebut. 

"Berdasarkan fakta-fakta yang yang kami peroleh terdapat kegagalan dalam manajemen dan keamanan Lapas.

Kemudian, Pemerintah tidak melakukan kewajiban hukum Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait kebijakan hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Indonesia," ujarnya, Selasa (14/9/2021).

Dia mengatakan, kegagalan manajemen dan pengamanan Lapas itu berdasarkan fakta yang diperolehnya hanya membutuhkan waktu 13 menit bagi pemadam kebakaran untuk sampai ke Lapas.

Namun demikian, besarnya dampak kebakaran menyebabkan peristiwa nahas ini tak dapat dihindarkan. 

Kemudian, warga binaan yang tewas ditempat dikarenakan terkunci saat kebakaran terjadi.

Kondisi demikian menunjukan bahwa terdapat kemungkinan tidak ada petugas yang berjaga sehingga mengakibatkan upaya mitigasi untuk menyelamatkan warga binaan dari bencana tidak berjalan.

"Ada SOP (Standard Operational Procedure) yang tidak berjalan dan pengamanan serta litigasi tidak meluas. Itu terjadi, pengawasannya kemana, itu kan juga menjadi persolan," ujarnya.

"Petugas yang jaga harus stay disana, kalo misal ada pertempuran bisa diredam agar tidak meluas. Kalo itu menjadi fakta yang keluar berarti ada kesalahan sistem," tambahnya.