JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengungkapkan bahwa Pemilu di 2024 mendatang kemungkinan akan kembali ke sistem proporsional tertutup.
Wacana itu menguat lantaran sistem proporsional terbuka mengakibatkan mahalnya biaya politik.
Namun, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng justru berbeda pendapat.
Dia menilai tidak tepat jika sistem proposional terbuka dalam pemilu mengakibatkan biaya politik tinggi.
Andi menepis anggapan bila sistem proporsional terbuka dikaitkan dengan politik uang selama ini.
“Ada yang mengritik bahwa sistem proporsional terbuka mengakibatkan biaya politik tinggi. Sebab ada persaingan antarcalon di dalam partai. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan politik uang. Padahal politik uang tidak berasal dari sistem pemilu. Tapi justru pada budaya politik masyarakat dan elit itu sendiri,” kata Andi di Jakarta, Kamis (29/12/2022).
Andi mengingatkan, budaya menyalurkan sembako jelang pesta demokrasi di Indonesia telah terjadi sejak masa Orde Baru.
Saat itu, terang Andi, Pemilu berlangsung dengan sistem proporsional tertutup.
“Kalau soal politik biaya tinggi, itu relatif, tergantung orangnya dan daerahnya, serta campaign financing system. Apalagi, sekarang ada medsos yang gratis,” ungkap Andi.
Andi menambahkan, sistem proporsional terbuka menghasilkan anggota parlemen yang akuntabilitasnya kuat kepada rakyat.
“Kalau pun sudah terpilih, tidak ada jaminan dia bisa terpilih kembali, biar pun dapat nomor urut 1. Tergantung bagaimana penilaian rakyat terhadap kinerjanya sebagai wakil rakyat,” papar Andi.
Andi menjelaskan, dengan sistem proposional tertutup, seseorang bisa terpilih dan terpilih kembali walau menjadi anggota legislatif meski kinerjanya sebagai wakil rakyat tidak jelas.
“Selama dia dekat dengan pimpinan partai, dia bisa terus dapat nomor urut satu. Dan kemungkinan besar terpilih kembali," ujarnya.
Kalau itu terjadi, lanjutnya, akan tampil di DPR dan DPRD adalah para elit partai dan orang-orang yang jago cari muka kepada pimpinan partai.
"Mereka bukanlah wakil rakyat yang sejati,” tegas Andi.
Dengan demikian, Andi mengungkapkan, bila pemilu Indonesia kembali menggunakan sistem proposional tertutup maka menjadi lonceng kemunduran demokrasi.
“Kalau benar kita kembali ke sistem proporsional tertutup, itu adalah kemunduran demokrasi di Indonesia,” pungkas mantan Menpora RI ini.