Proporsional Terbuka, Sekjen PKS: Jalan Tengah Kedaulatan Rakyat dan Peran Parpol

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Sistem Pemilu proporsional terbuka sebagai jalan tengah antara kedaulatan rakyat dan peran partai politik.

Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al Habsyi dalam menyikapi adanya Judicial review atau uji materi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka tengah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ketika dulu model perwakilan politik (political representation) diperkenalkan, para pemikir politik dan ketatanegaraan memperingatkan resiko menggunakan jenis perwakilan ini yang dapat menyebabkan terciptanya government by amateurs yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh sekelompok orang yang tidak memilki keahlian dan tidak memahami tugas dan fungsinya," kata  Aboe, Rabu  (18/1/2023). 

Aboe menjelaskan,   untuk mengatasi akibat buruk ini didirikanlah partai politik sebagai salah satu solusinya.

"Dengan keberadaan partai politik, wakil-wakil rakyat yang dipilih berdasarkan popularitas tersebut dilengkapi dengan agenda-agenda politik kenegaraan," ucapnya.

Aboe menilai,  untuk meloloskan gagasan partai untuk kebijakan negara, perlu adanya sinergi antara wakil rakyat dan partai politik, tanpa dukungan partai politik wakil rakyat tidak memiliki gagasan yang kuat di parlemen

"Keduanya harus berlangsung sinergis, tanpa partai politik para wakil rakyat terlihat seperti macan ompong. Memiliki dukungan pemilih tapi tidak memiliki gagasan kuat dan mengakar. Namun partai juga tidak mungkin tanpa suara signifikan untuk terus berpengaruh kuat dalam pembentukan kebijakan. Karenanya, ketokohan dan popularitas para caleg nya menjadi bagian penting bagi lolosnya gagasan-gagasan partai untuk menjadi kebijakan negara," tuturnya.

Aboe menyebut,  sistem proporsional terbuka tidak boleh dibiarkan tanpa adanya politik gagasan, kekurangan yang ada dalam sistem proporsional terbuka harus diperbaiki tanpa harus mundur ke belakang menjadi proporsional tertutup.

“Proporsional terbuka tidak boleh dibiarkan berarti politik tanpa gagasan. Melalui dukungan partai politik yang terstruktur para wakil yang memiliki ketokohan dan akseptabilitas yang tinggi tersebut akan menyuarakan gagasan-gagasan yang didukung argumentasi yang kuat dan aspiratif,” jelas Aboe. 

"Penggunaan system proporsional terbuka yang saat ini digunakan harus terus diperbaiki tanpa harus Kembali ke system proporsional tertutup," tutup Aboe. (rizal)