JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengungkapkan bahwa Pemilu di 2024 mendatang kemungkinan akan kembali ke sistem proporsional tertutup.
Wacana itu menguat lantaran sistem proporsional terbuka mengakibatkan mahalnya biaya politik.
Namun, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng justru berbeda pendapat.
Dia menilai tidak tepat jika sistem proposional terbuka dalam pemilu mengakibatkan biaya politik tinggi.
Andi menepis anggapan bila sistem proporsional terbuka dikaitkan dengan politik uang selama ini.
“Ada yang mengritik bahwa sistem proporsional terbuka mengakibatkan biaya politik tinggi. Sebab ada persaingan antarcalon di dalam partai. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan politik uang. Padahal politik uang tidak berasal dari sistem pemilu. Tapi justru pada budaya politik masyarakat dan elit itu sendiri,” kata Andi di Jakarta, Kamis (29/12/2022).
Andi mengingatkan, budaya menyalurkan sembako jelang pesta demokrasi di Indonesia telah terjadi sejak masa Orde Baru.
Saat itu, terang Andi, Pemilu berlangsung dengan sistem proporsional tertutup.
“Kalau soal politik biaya tinggi, itu relatif, tergantung orangnya dan daerahnya, serta campaign financing system. Apalagi, sekarang ada medsos yang gratis,” ungkap Andi.
Andi menambahkan, sistem proporsional terbuka menghasilkan anggota parlemen yang akuntabilitasnya kuat kepada rakyat.
“Kalau pun sudah terpilih, tidak ada jaminan dia bisa terpilih kembali, biar pun dapat nomor urut 1. Tergantung bagaimana penilaian rakyat terhadap kinerjanya sebagai wakil rakyat,” papar Andi.
.jpeg)
