Prijanto Sebut Sistem Pemilu Langsung Bawa Perpecahan

JAKARTA - Banyaknya kepala daerah yang tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tersangkut kasus rasuah, dinilai karena gagalnya pemilu langsung. Selain kerap menghasilkan produk korup, sistem pemilu langsung dinilai membawa perpecahan pada masyarakat. Pemikiran tersebut disampaikan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto. Prijanto meyakini penyelenggaran pemilu langsung dapat mengancam persatuan bangsa. " Ketika pilpres dan pilkada secara langsung rakyat indonesia itu rusak, bubrak. Perpecahan nyaris. Siapa yang bisa bantah?" ujarnya dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/10/2018). Purnawirawan TNI itu menerangkan, pemilu langsung akan memunculkan dendam politik. Dia mencontohkan dendam politik pendukung Basuki Tjahaja Purnama masih terlihat kepada  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ini. "Nanti habis pilpres ini ketemu siapa, menang, itu dendam politik itu ada. Pilkada juga demikian. Satu contoh di DKI, ketika pak Anies meresmikan Lapangan Banteng, masih muncul kelompoknya Ahok yang merasa tidak puas. Itulah dendam-dendam politik  akibat sistem pilkada langsung dan pilpres langsung," tegasnya. Lebih lanjut, Prijanto memandang sistem pemilu langsung menjadi alat adu domba oleh negara asing.  "Selama kita pake pilpres dan pilkada langsung jangan harap kita akan tentrem rakyat bersatu. Sebab kalau saya jadi asing a dan b sedang bertarungm saya kasih duit si A, lu hantem itu si B. Saya kasoh duit ke si B, lu hantam si A. Itu lah adu domba asing agar kita tidak bisa hidup tenang," tandas Prijanto. (ikbal/mb)