JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Apabila Indonesia ingin mendamaikan Palestina dan Israel maka harus kenal dan berkawan dengan keduanya.
Indonesia dulu menjalankan peran ini pada masa Presiden Soeharto dulu.
Dia mengundang pemimpin Palestina Yasser Arafat ke Jakarta pada 1993. Disusul dua bulan kemudian mengundang Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin.
Soeharto menerima Yasser Arafat di istana kepresidenan dan menjamu Rabin di rumah pribadinya di Jalan Cendana Menteng Jakarta Pusat.
Pernyataan ini disampaikan mantan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.
"Kalau ingin mendamaikan dua negara sedang berkonflik, harus kenal kedua-keduanya. Saya kenal baik dengan keduanya. Kenal baik dengan Palestina, kenal baik dengan Israel,” ucapnya.
Hal ini dia sampaikan dalam diskusi mengenai peran Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina yang digelar Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia di Jakarta pada Agustus ini seperti dikutip dari VOA.
Dia melanjutkan,”Kalau saya datang ke Tel Aviv disambut sama kalau saya ke Palestina. Tidak ada cara untuk mendamaikan tanpa kenal kedua-duanya, berkawan dengan kedua-duanya.”
Jusuf Kalla mengaku pernah mengadakan pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Israel di sela-sela konferensi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Seattle Amerika Serikat.
Dia dalam pertemuan di hotel di mana menginap berupaya membuka relasi perdagangan Indonesia - Israel.
Jusuf Kalla pernah mengadakan pertemuan dengan pemimpin Palestina dan Israel di sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York Amerika Serikat. Dia menegaskan Palestina dan Israel harus berdamai.
Indonesia disebutnya pernah berencana membuka kedutaan besar di Kota Ramallah Tepi Barat Palestina.
Jusuf Kalla untuk membahas gagasan ini lebih jauh mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Israel untuk Singapura yang diundangnya datang ke Jakarta. Indonesia minta akses lewat Yordania atau Tel Aviv.
Israel mengizinkan Indonesia membuka kantor dagang di Tel Aviv jika Israel dapat membuka kantor dagang di Jakarta.
Jusuf Kalla menyanggupi namun menegaskan agar waktunya tidak bersamaan. Indonesia harus lebih dulu membuka kantor dagang di Tel Aviv sebagai syarat membuka kedutaan di Ramallah sementara kantor dagang Israel di Jakarta bisa menyusul kemudian. Namun dia tidak menjelaskan mengapa rencana ini kemudian gagal diwujudkan.
Walau secara politik dan diplomatik Indonesia tidak mengakui Israel namun faktanya hubungan tidak resmi telah terjalin antara kedua negara meski lewat negara ketiga. ***