JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi geram dengan Pemerintah Daerah (Pemda) yang tidak bisa mengoptimalkan pembelanjaan anggaran daearah hingga penyerapannya yang masih rendah. Hal ini disampaikan langsung dalam Rakornas dan Anugerah Layanan Investasi 2021.
Berdasarkan laporan Menteri Keuangan Sri Mulayani Indrawati, Jokowi mengetahui dana Pemda di Bank pada Rabu (24/11/2021) mencapai Rp 226 triliun. Padahal akhir Oktober 2021 lalu, anggaran lebih kecil, yakni Rp 170 triliun.
Dirinya mengaku heran dengan jumlah uang anggaran Pemda yang ada di bank seharusnya terus berkurang seiring dengan peningkatan belanja. Namun, ini justru meningkat.
“Saya harus ngomong apa adanya, para gubernur bupati dan walikota. masih ada tadi pagi Saya cek ke Menteri Keuangan masih ada berapa uang yang ada di bank, ini sudah akhir November. Tinggal sebulan lagi, tidak turun justru naik. Saya dulu ingatkan di Oktober, seingat saya 170 ini justru naik menjadi 226 triliun,” kata Presiden Jokowi yang dilihat Poskota.co.id di Youtube BKPM TV, Minggu (28/11/2021).
Presiden Jokowi menilai, pola kerja pemda dalam merealisasikan anggaran tidak sesuai dengan logika ekonomi. Seharusnya, APBD yang tersisa pada Oktober 2022 dihabiskan terlebih dulu, baru setelahnya mencari investor untuk pemasukan uang baru.
“Uang kita sendiri aja tidak digunakan kok, ini ngejar-ngejar orang lain (investor), untuk uangnya masuk. Logikanya enggak kena. (Seharusnya) uang kita sendiri dihabiskan, realisasikan segera (hingga) habis. ‘waduh udah engga ada APBD, APBN juga engga ada’ baru mencari investor untuk uang datang. ‘Logikanya ekonominya seperti itu,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menegur Wali Kota Medan Bobby Nasution lantaran serapan belanja kota yang paling tinggi senilai Rp1,8 triliun masih rendah. Dia juga mengingatkan kabupaten lain.
Bobby menjelaskan kepada mertuanya itu, bahwa masih banyaknya anggaran yang tersimpan bukan karena serapan yang rendah namun ada kegiatan yang masih berjalan. Dia juga meluruskan bahwa anggaran kotanya Rp1,6 triliun, bukan Rp1,8 triliun.
Selain itu, Bobby mengakui ada pula kegiatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memang belum berjalan. Menurut dia, penyerapan anggaran sangat penting untuk menggerakkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
"Tentunya uang yang ada di sini, untuk menggerakkan ekonomi, peran APBD sangat penting di tengah pandemi ini. Ini sebisa mungkin kita gunakan untuk menggerakkan ekonomi di daerah," paparnya
Presiden Jokowi sebelumnya menegur Bobby Nasution lantaran serapan belanja daerah masih rendah. Bahkan APBD Kota Medan yang mengendap di bank mencapai Rp1,8 triliun.
Jokowi mengingatkan, agar serapan belanja daerah di wilayah yang dipimpin menantunya itu segera direalisasikan.
"Realisasi APBD di Sumut 56 persen. Yang paling rendah di Madina 28 persen, hati-hati. APBD yang paling besar di Medan. Nanti dicek," kata Jokowi.
Hampir semua kepala daerah di Sumatera Utara ditegur Jokowi terkait masih rendahnya serapan APBD. Menurut Jokowi, APBD pemerintah daerah di Sumut malah lebih banyak yang mengendap di bank.
Jokowi mengingatkan agar dana APBD tidak terlalu lama disimpan. Dan dia mendorong kepala daerah segera mempercepat penyerapan anggaran agar ekonomi bisa terdongkrak.
Dengan serapan anggaran yang tinggi, maka peredaran uang di kabupaten dan kota juga semakin banyak. Hal ini tentu akan berdampak positif bagi perekonomian.
"Segera lakukan realisasi anggaran secepatnya, sehingga menggerakkan ekonomi di daerah. Sehingga jangan terlalu lama (APBD) di bank," ujar Jokowi. (jhn)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
