POSKOTA.CO.ID - Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan perhatian kepada tenaga honorer di Indonesia.
Meski tidak semua tenaga honorer diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), ada kategori tenaga honorer yang dianggap paling beruntung karena akan menerima tiga kado manis dari pemerintah mulai tahun 2025.
Kebijakan ini menjadi kabar baik bagi mereka yang selama ini menjadi bagian penting dari layanan publik.
Latar Belakang Kebijakan
Seperti diketahui, pemerintah sedang dalam proses mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK, sesuai dengan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) 2023.
Baca Juga: Hasil Cek Saldo Dana Bansos PKH dan BPNT 2025 Via KKS Bank Mandiri, Sudah Terisi?
Langkah ini bertujuan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap tenaga honorer.
Awalnya, sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 49 Tahun 2018, tenaga honorer direncanakan dihapus pada 28 November 2023. Namun, melalui kebijakan terbaru, pemerintah mengupayakan solusi yang lebih inklusif.
Kendati demikian, tidak semua tenaga honorer akan diangkat menjadi PPPK. Salah satu kategori yang tidak termasuk dalam pengangkatan ini adalah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
Meski begitu, pemerintah tetap memberikan perhatian khusus kepada kategori tenaga honorer ini dengan menawarkan tiga bentuk apresiasi yang disebut sebagai "kado manis".
Empat Kategori Tenaga Honorer yang Mendapat Perhatian Khusus
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun 2024, terdapat empat kategori tenaga honorer yang masuk dalam kelompok beruntung ini. Mereka adalah:
- Pramubakti
- Pengemudi
- Petugas Kebersihan
- Satpam
Meski tidak diangkat menjadi PPPK, tenaga honorer di kategori ini tetap mendapat penghargaan berupa tiga kado manis yang sangat berarti bagi kesejahteraan mereka.
Tiga Kado Manis untuk Tenaga Honorer
1. Gaji Pokok di Tahun 2025
Kado pertama yang diterima oleh tenaga honorer ini adalah jaminan gaji pokok. Pemerintah telah memastikan bahwa tenaga honorer di kategori ini tetap bisa bekerja pada tahun 2025, dengan gaji pokok yang telah resmi ditetapkan.
Langkah ini memberikan kepastian kerja bagi mereka, sekaligus mengurangi kekhawatiran akan PHK massal.
2. Uang Lembur
Selain gaji pokok, tenaga honorer ini juga akan mendapatkan uang lembur. Pemerintah menetapkan tarif uang lembur sebesar Rp13.000 per jam.
Kebijakan ini menjadi bentuk apresiasi atas kerja keras tenaga honorer yang kerap bekerja di luar jam kerja reguler.
3. Uang Makan Lembur
Kado ketiga yang diterima adalah uang makan lembur. Setiap tenaga honorer yang bekerja lembur minimal dua jam berturut-turut akan menerima uang makan sebesar Rp30.000 per hari.
Namun, uang makan lembur ini hanya diberikan satu kali per hari, dan hanya untuk tenaga honorer yang tidak terikat kontrak dengan penyedia tenaga alih daya (outsourcing).
Syarat dan Ketentuan
Pemerintah juga menetapkan syarat tertentu bagi tenaga honorer yang berhak menerima uang lembur dan uang makan lembur. Mereka harus:
- Tidak terikat perjanjian kerja dengan penyedia tenaga outsourcing.
- Memenuhi jam kerja lembur yang telah ditetapkan.
- Berada dalam kategori tenaga honorer yang telah disebutkan di atas.
Dampak Kebijakan bagi Tenaga Honorer
Kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga meningkatkan motivasi dan rasa penghargaan bagi tenaga honorer yang telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun.
Baca Juga: Hasil Cek Saldo Dana Bansos PKH dan BPNT 2025 Via KKS Bank Mandiri, Sudah Terisi?
Dengan adanya jaminan gaji pokok dan tambahan kompensasi seperti uang lembur dan uang makan lembur, pemerintah menunjukkan bahwa mereka tetap peduli terhadap kesejahteraan tenaga honorer, meskipun tidak semua diangkat menjadi PPPK.
Menghadapi Masa Depan dengan Optimisme
Bagi tenaga honorer di kategori ini, kebijakan pemerintah adalah angin segar di tengah tantangan pekerjaan mereka.
Dengan adanya tiga kado manis ini, mereka dapat melanjutkan pekerjaan mereka dengan lebih tenang dan optimis, tanpa kekhawatiran akan PHK atau kehilangan pendapatan.
Namun, tetap diperlukan pengawasan agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, harus memastikan bahwa hak-hak tenaga honorer ini benar-benar terpenuhi.
Meskipun tidak diangkat menjadi PPPK, tenaga honorer kategori pramubakti, pengemudi, petugas kebersihan, dan satpam tetap mendapat perhatian khusus dari pemerintah.
Tiga kado manis berupa gaji pokok, uang lembur, dan uang makan lembur menjadi bentuk apresiasi nyata atas kontribusi mereka dalam mendukung layanan publik.
Kebijakan ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak melupakan tenaga honorer, bahkan di tengah berbagai tantangan regulasi.
Dengan implementasi yang tepat, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer dan memberikan mereka harapan baru untuk masa depan yang lebih baik.
.jpg)
.jpg)
