POSKOTA.CO.ID – Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peralihan PT Pos Indonesia akan menerima saldo dana Bansos PKH plus BPNT lebih besar di akhir tahun 2024 ini.
Alasannya cukup logis, karena para KPM Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut mayoritas belum menerima saldo bansos sejak Juli 2024.
Oleh karena itu, menjelang akhir tahun 2024, pemerintah terus mempersiapkan pencairan bantuan sosial (bansos) untuk para KPM PKH plus BPNT peralihan PT Pos ini.
Mengingat jumlah KPM serta dana bansos yang harus dibayarkan cukup banyak, maka alokasi anggaran yang dibutuhkan pun cukup besar.
Pertanyaannya, apakah anggaran pemerintah cukup untuk mencairkan bantuan dalam jumlah besar itu? Tentu jawabannya adalah ya.
Sebab pemerintah telah mengalokasikan anggaran bansos PKH dan BPNT ini sejak tahun sebelumnya.
Melalui kesiapan anggaran tersebut, dapat dipastikan bahwa dana yang dibutuhkan untuk pencairan hingga akhir tahun 2024 tersedia.
Masyarakat, khususnya mereka yang berhak mendapatkan bantuan sosial, diharapkan tidak perlu khawatir tentang ketersediaan anggaran tersebut.
Rapelan Bansos Akhir Tahun
KPM peralihan dari pos ke KKS akan menerima bantuan yang dirapel atau digabungkan, sehingga jumlah yang diterima pada akhir tahun ini akan lebih besar dibanding pencairan-pencairan sebelumnya.
Hal ini tentunya menjadi kabar baik, terutama bagi KPM yang sudah menunggu pencairan sejak pertengahan tahun.
Walaupun pencairan ini belum bisa dipastikan sebagai janji mutlak, namun berdasarkan pengalaman di lapangan dan data di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Nasional (SIKS-NG), menunjukkan kemungkinan positif bahwa KPM PKH Plus BPNT dengan kriteria tertentu akan menerima bantuan dari pemerintah dalam jumlah besar pada akhir tahun.
Syarat Penerima Bantuan PKH Plus BPNT
Pencairan bansos PKH Plus BPNT ini diperuntukkan bagi KPM yang memiliki kriteria khusus, yakni selain sebagai penerima dana bansos program sembako, juga terdapat komponen PKH seperti komponen kesehatan, komponen pendidikan dan komponen kesejahteraan sosial di dalam Kartu Keluarga (KK).
Saat ini, proses burekol bagi KPM PKH dan BPNT peralihan PT pos masih berlangsung.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menginstruksikan agar proses verifikasi dan validasi serta pengecekan gagal burekol bagi KPM PKH dan BPNT dapat selesai hingga 12 November 2024 mendatang.
Diharapkan setelah tanggal 12 November, para KPM peralihan PT Pos tersebut dapat menerima buku tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) baru mereka.
Usai menerima buku tabungan dan KKS baru ini, barulah para KPM akan mendapatkan bantuan sosial mereka.
Bagaimana Cara Cek Status Bantuan Sosial Lewat Website Kemensos dan Aplikasi SIKS NG
Untuk memastikan apakah KPM telah terdaftar sebagai penerima bantuan, Anda dapat memeriksa statusnya melalui situs resmi Kemensos atau aplikasi SIKS NG.
Berikut adalah langkah-langkahnya:
Cek Status Bansos via Situs Kemensos
- Akses situs resmi: Buka laman cekbansos.kemensos.go.id.
- Lengkapi alamat domisili: Masukkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, serta desa atau kelurahan sesuai dengan data KTP.
- Masukkan nama penerima: Isikan nama lengkap sesuai KTP.
- Verifikasi dengan kode captcha: Masukkan kode yang tampil pada layar.
- Tekan ‘Cari Data’: Jika KPM terdaftar, sistem akan menunjukkan status bantuan yang dimiliki.
Cek Status Bantuan Lewat Aplikasi SIKS NG
Aplikasi SIKS NG juga dapat digunakan untuk mengecek data bantuan sosial. Aplikasi ini tersedia untuk petugas atau pihak terkait yang memantau kesejahteraan sosial.
Berikut caranya:
- Petugas atau pendamping membuka situs siks.kemensos.go.id.
- Login menggunakan username dan password yang sudah terdaftar.
- Setelah masuk, pilih menu DTKS yang berisi data penerima bantuan sosial.
- Masukkan NIK KTP warga pada kolom pencarian untuk mengecek status penerima bantuan.
Demikian informasi terkait anggaran pemerintah yang disediakan untuk KPM peralihan PT Pos pemilik NIK KTP terdaftar, berikut cara mengecek status bansos dari pemerintah melalui laman cek bansos dan SIKS-NG. Semoga informasinya bermanfaat.
DISCLAIMER: Artikel ini tidak ditujukan pada seluruh pembaca Poskota.co.id, melainkan para penerima bantuan sosial dari pemerintah yang terdaftar.
Adapun proses penetapan hingga pencairan, hanya diketahui oleh pemerintah dan tidak disebarluaskan.
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.