Bagaimana Masa Depan Persemakmuran Pasca Ratu Elizabeth II?

INGGRIS, POSKOTA.CO.ID -Ratu Elizabeth II telah memerintah Inggris selama 70 tahun.

Secara terperinci selama 70 tahun, tujuh bulan, dua hari.

Masa kepemimpinannya merupakan periode terlama dalam sejarah negara itu.

Dia adalah pemimpin kerajaan Inggris ke-40 di sejak Raja Norman William Sang Penakluk dinobatkan sebagai raja dalam monarki tersebut. Demikian dikutip dari Reuters pada Senin (19/9/2022).

Lebih dari 4.000 Undang-Undang Parlemen telah disetujui selama waktu tersebut.

Kepemimpinan di Persemakmuran

Di samping itu Ratu Elizabeth II adalah Kepala Persemakmuran.

Persemakmuran saat ini terdiri dari 56 negara. Dalam situs informasi tentang Persemakmuran, negara-negara anggota Persemakmuran menyebut dirinya sebagai asosiasi politik negara tertua di dunia. Hal tersebut bermula ketika monarki Inggris menguasai sejumlah negara di dunia.

Sejak 1949 negara-negara yang merdeka dari wilayah Afrika, Amerika, Asia, Eropa, dan Pasifik bergabung dengan Persemakmuran. Keanggotaannya saat ini berdasarkan pada kerja sama sukarela yang bebas dan setara.

Keberadaaan Persemakmuran sangat berarti bagi mendiang Ratu. Dia sering melakukan banyak kunjungan ke negara-negara anggota dan menjalin hubungan persahabatan dengan para pemimpin mereka.

Dedikasi dan umur panjang Elizabeth memberi banyak arti bagi organisasi tersebut. Kehadiran Ratu di acara-acara Persemakmuran berhasil menyedot perhatian para kepala negara dan pemerintahan serta memberikan pengaruh diplomatik.​

Kini usai Ratu mangkat maka tongkat estafet kerajaan diserahkan kepada putranya, Raja Charles, seperti yang dia harapkan dan seperti yang disepakati oleh para pemimpin Persemakmuran pada 2018. Namun untuk melangkah dan meraih hati para anggota Persemakmuran yang Ratu lakukan tidak akan mudah bagi raja baru yang notabene dianggap kurang popular dibanding ibunya.

Beberapa menteri dari negara di wilayah Karibia mempertanyakan mengapa Charles harus menggantikan Ratu Elizabeth sebagai kepala Persemakmuran. Mereka menggarisbawahi bahwa raja Inggris tidak secara serta merta menjadi pemimpinnya.

Mereka beranggapan jika hal itu terjadi maka berbau kolonial sebagaimana terjadi di era kekaisaran. Pada saat itu negara-negara koloni Inggris diharapkan menyatakan kesetiaannya terhadap satu raja ke raja berikutnya.​

Beberapa pengamat menilai bahwa pertanyaan tentang warisan kolonial diperdebatkan dengan hangat di Karibia dan di beberapa bagian masyarakat Inggris lainnya. Hal ini merupakan ketegangan mendasar yang banyak terjadi di negara-negara Persemakmuran.

"Ya, Ratu adalah simbol yang kuat," ucap Profesor Studi Bahasa Inggris dan Afrika di Universitas Northeastern di Boston di Amerika Serikat Nicole Aljoe.

"Beliau juga simbol yang kuat tidak hanya dari hal-hal baik tetapi juga hal-hal buruk yang disebabkan Kerajaan Inggris," lanjut Nicole Aljoe yang lahir di Jamaika.

Beberapa suara di Persemakmuran menyerukan untuk mempertimbangkan kembali sejarah tersebut. Charles sendiri sebelumnya tampil cukup mengejutkan dengan mengangkat soal perbudakan pada pertemuan puncak kepala negara dan pemerintahan terbarunya di Rwanda pada Juni 2022.​

"Saya ingin mengakui bahwa akar dari asosiasi kontemporer yang kita miliki saat ini berasal dari dalam periode paling menyakitkan dalam sejarah kita," katanya.

Dia mengungkapkan kesedihannya secara personal atas luka yang akibat perbudakan.

Charles mengatakan waktunya telah tiba bagi Persemakmuran untuk berbicara tentang perbudakan. Namun baik dia maupun orang lain tidak menjelaskan bagaimana masalah tersebut akan berhasil, apa yang ingin dicapai, dan apakah hal itu akan mengatasi masalah ganti rugi.

Seruan agar Inggris membayar ganti rugi atas perannya dalam perdagangan budak semakin menguat dalam beberapa tahun terakhir terutama di Karibia. Beberapa negara mengatakan Persemakmuran bisa menjadi forum yang berguna untuk membahas masalah krusial yang dianggap sangat memecah belah persatuan di antara mereka.

"Hanya karena orang takut tentang di mana debat akan berakhir, tidak berarti kita tidak boleh terlibat di dalamnya," tutur mantan Menteri dan Diplomat Inggris Valerie Amos. Dia sekarang kepala perguruan tinggi Oxford, lahir di Guyana, salah satu anggota Persemakmuran.

Namun sejauh ini tidak ada tanda-tanda bahwa organisasi tersebut bersiap untuk melakukan dialog terstruktur dan substantif tentang masalah ini.

Daya Tarik Persemakmuran

Sekretaris Jenderal Persemakmuran Patricia Scotland menekankan mengenai daya tarik organisasi di luar lingkaran bekas koloni Inggris. Daya tarik tersebut membuat dua negara bekas koloni Prancis, Togo dan Gabon, memilih bergabung dengan Persemakmuran.

"Ada lebih banyak negara yang mendaftar saat ini. Jadi saya pikir Ratu telah meninggalkan Persemakmuran kami dalam kondisi yang baik," ungkap Patricia Scotland dalam wawancara dengan Reuters.

Persemakmuran saat ini cenderung mengedepankan isu-isu seperti perdagangan, perubahan iklim, dan hak asasi manusia. Namun para kritikus mengatakan bahwa organisasi tersebut berjuang untuk membuat banyak dampak di bidang-bidang tersebut karena badan-badan internasional lainnya memiliki kekuatan dan mandat yang lebih spesifik.

Beberapa pengamat memperingatkan bahwa, tanpa ratu yang dapat menyedot fokus dan persatuan, Persemakmuran akan berisiko memudar menjadi tidak relevan. Apalagi jika ternyata kehadiran mereka dapat meningkatkan kehidupan warganya.

Sementara Valerie Amos memandang Persemakmuran sebagai hal yang positif karena menjadi wadah perkumpulan para pemimpin dan warga negara dari negara yang berbeda. Baik itu besar atau kecil, kaya atau miskin, untuk dapat bertemu dan berbicara pada pijakan yang sama. ***