PANDEGLANG, POSKOTA.CO.ID - Lomba swafoto jalan rusak yang digagas komunitas Nalar Pandeglang mendapat dukungan penuh dari Presidium Komunitas Masyarakat Sipil Banten (KMSB).

Sebab menurut Koordinator Presidium KMSB, Uday Suhada bahwa, hal tersebut bagian dari ikhtiar mereka (Komunitas Nalar) dalam mengkritisi pemerintah bahwa ini loh faktanya di lapangan soal kondisi jalan di Pandeglang.

"Saya mengapresiasi dengan kreativitas komunitas Nalar Pandeglang. Karena itu salah  satu cara dalam mengkritisi pemerintah soal kondisi jalan di Pandeglang," ungkap Uday Suhada, Jumat (19/8/2022). 

Bahkan Uday juga menilai, sesungguhnya hal itu juga bentuk perlawanan terhadap kebijakan Bupati Pandeglang, yang berencana akan memberikan sepeda listrik kepada RT dan RW yang bakal dibeli dengan menggunakan uang APBD Pandeglang dengan kisaran angka sebesar Rp 38 miliar.

Karena menurutnya, kebijakan memberikan sepeda listrik yang direncanakan Bupati Pandeglang tahun 2023 mendatang itu belum tepat dan belum saatnya. Karena melihat kondisi infrastruktur jalan di Pandeglang sebagian besar masih rusak.

"Dan tentunya, dengan kondisi jalan yang masih memprihatinkan dan itu tidak akan berkorelasi dengan kinerja mereka. Untuk itu saya harap kebijakan memberikan sepeda listrik itu dikaji ulang dulu," ujarnya.

Karena kata Uday, sepeda listrik tersebut akan menggunakan uang APBD Pandeglang, dan jumlah anggaran yang bakal disedot dari APBD sekitar Rp 38 milir, dan lebih baik anggaran itu dialokasikan kepada hal kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat.

"Seperti peningkatan pembangunan jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan. Karena itu kebutuhan dasar masyarakat Pandeglang," katanya.

Uday juga menyinggung anggota DPRD Pandeglang yang menyetujui kebijakan program sepeda listrik tersebut. Uday berharap, DPRD juga agar menggunakan akal sehatnya jangan memaksakan keinginan lebih baik penuhi kebutuhan masyarakat.

"Saya harap kepada Bupati Pandeglang dan anggota DPRD yang terhormat itu, tolong dong gunakan akal sehat sedikit saja, arahkan anggaran sebesar Rp 38 miliar itu untuk pelayanan dasar masyarakat," bebernya.