JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Bendum PBNU) Mardani H Maming jadi tersangka kasus korupsi.
Maming, yang juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), bahkan sudah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
"[Pencegahan] berlaku sejak 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Desember 2022," ujar Kepala Sub Bagian Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Ahmad Nursaleh saat dihubungi wartawan, Selasa 21 Juni 2022.
"Tersangka," terang Ahmad menjelaskan status hukum Maming dalam surat yang diajukan KPK.
Sementara, Mardani H Maming memberikan pendapatnya terkait penetapan status tersangka yang ditunjukkan kepadanya dalam kasus dugaan suap Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Mardani H Maming tidak menerima keputusan KPK yang menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus suap.
Lebih lanjut lagi, Mardani H maming menilai ada pihak tertentu yang ingin menjatuhkan dirinya.
“Hari ini giliran saya dikriminalisasi. Yang akan datang bisa jadi giliran Anda. Sudah banyak yang menjadi korban, tapi semua media bungkam,” ujar Mardani H Maming, Selasa 21 Juni 2022.
Selain itu, Mardani H Maming juga menyatakan bahwa terdapat mafia hukum yang sedang berjaya di Indonesia.
Menurut Mardani H Maming, mafia hukum tersebut akan menguasai pemerintahan Indonesia.