JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Nama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto diprediksi bakal disodorkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas oleh Partai Golkar, PAN, dan PPP sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
"Kelihatan arahnya akan ajukan Airlangga sebagai capresnya. Cawapresnya bisa diambil dan ketum PAN atau PPP," ujar Pengamat politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin kepada Poskota.co.id, Minggu, 22 Mei 2022.
Namun menurutnya, Koalisi Indonesia Bersatu bisa saja tertarik mengusung pasangan capres-cawapres dari eksternal.
Utamanya nama-nama dengan elekatbilitas tinggi menurut hasil survei kredibel yang sudah mencuat ke permukaan belakangan ini.
"Kelihatanya calonnya akan mengacu pada nama-nama yang sudah muncul di lembaga-lembaga survei. Jadi, bisa saja koalisi tersebut ajukan Airlangga," kata Ujang.
Menurut dosen tetap di Universitas Al-Azhar Jakarta itu, kepentingan untuk menang pada Pilpres 2024 menjadi syarat mutlak bagi partai untuk bergabung ke KIB.
Jika kandidat yang disodorkan KIB tidak punya kekuatan maka partai lain bakal ogah bergabung dengan Golkar, PAN, dan PPP.
Sebelumnya, Sekjen PAN Eddy Soeparno membeberkan sejumlah poin penting yang telah disepakati para ketum parpol yang tergabung dalam KIB.
Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan dan Suharso Monoarfa, katanya, telah sepakat membangun tradisi politik baru dengan membentuk koalisi berdasar gagasan dan jauh hari sebelum Pilpres 2024.
“Koalisi Bertiga Bersatu ingin membangun sebuah budaya politik baru bahwa sebuah kerja sama di antara parpol itu dibangun jauh hari sebelumnya ada perhelatan yang besar, perhelatan akbar yang akan kita hadapi nanti tahun 2024,” ujar Eddy.
Berikutnya, gagasan yang dibangun KIB tidak sekedar untuk kepentingan Pemilu 2024, tetapi juga untuk kepentingan mengawal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin hingga tahun 2024.
Artinya, politik gagasan KIB bisa juga diaplikasi dalam pemerintahan saat ini.
“Misalkan saja saat ini kita sudah bicara masalah ekonomi, ada konsep ekonomi nanti bagaimana menanggulangi harga BBM yang tinggi, harga minyak goreng, permasalahan menyangkut impor termasuk masalah kesehatan. Ini adalah gagasan-gagasan yang mau dikemukakan ke depannya,” ujarnya.
Kemudian, KIB berupaya mencegah kontestasi Pemilu 2024 terjebak dalam politik identitas.
Menurut Eddy, politik identitas terbukti telah membuat masyarakat terbelah, bahkan polarisasi di masyarakat tetap terjadi meskipun para elitenya sudah rujuk atau bersatu.
“Tahun 2024, kita ingin tidak terjebak lagi di dalam kontestasi yang menghadirkan politik identitas. Kita semua tahu, kita semua mengalami politik identitas itu hanya melahirkan polarisasi dan pembelaan masyarakat yang lebih dalam lagi. Karena itu, kita ingin menghadirkan semua pertarungan gagasan, ide, dan konsep,” ucapnya. (cr04).