ADVERTISEMENT

DPR: Pembatalan PPKM Level 3 Nasional Bersifat Dinamis dan Siituasional

Rabu, 8 Desember 2021 09:25 WIB

Share
Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo.(rizal)
Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo.(rizal)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi IX DPR  Rahmad Handoyo mengatakan, Pemerintah pasti sudah  mendengarkan masukan dan pertimbangan dari berbagai pihak dan analisa situasi kekinian  situasional untuk menentukan perubahan rencana pembatalan  pemberlakuan PPKM lewal 3 secara nasional. 

Namun dengan kebijakan ini   PPKM tetap berlaku seperti semula dengan basis kinerja masing masing.

"PPKM  daerah terus berlaku sesuai  tingkatan  daerah masing masing  melalui pemberlakuan pelaksanaan PPKM sesuai kinerja untuk  tingkatan lewel daerah masing masing. Artinya masing masing daerah yang akan menjadi panglima pengendalian Covid-19 di daerahnya melalui pengetatan liburan nataru  disetiap daerah," katanya, Rabu (8/12/2021).

Ia menyebut,   meskipun Pemerintah telah memutuskan pembatalan PPKM  level 3 dalam  liburan  Natal dan Tahun Baru (Nataru) secara nasional, namun  dihimbau untuk tidak lengah dan terus meningkatkan kewaspadaan secara nasional terhadap ancaman gelombang 3.

"Dengan terus melakukan secara masif dan ketat penggunaan protokol kesehatan, mengingat negara lain dengan tingkat program  vaksinasi tinggi. Seperti Eropa gelombang Covid masih  tinggi," ucapnya.

Meskipun saat ini tingkat vaksinasi komplet sudah  sampai  56 persen dan sdh lebih dari 70 persen secara nasional,  yang sudah di vaksin tahap 1, namun jangan menjastifikasi bahwa kekebalan kita sudah kuat  dan tahan terhadap covid.

"Kita ajak dan  bercermin dari Eropa meski vaksin sudah  tinggi namun gelombang Covid terus mengintai untuk itu tingkatkan vaksinasi serta  protokol kesehatan wajib dan tidak boleh kendor," tegasnya.

Politisi PDIP ini menegaskan,  keputusan pembatalan PPKM  lewel 3 nasional bersifat  dinamis dan situasional.  

Artinya melihat situasi global terutama kasus Varian Omicron dan situasi nasional secara keseluruhan.

Bila di pandang perlu dan kondisi mengharuskan peningkatan lewel secara nasional kita dorong pemerintah agar segera membuat aturan perubahan dengan  peningkatan lewel secara nasional. 

Halaman

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT