SERANG, POSKOTA.CO.ID - PT Banten Global Development (BGD) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di aula Setda, Provinsi Banten, Jumat (25/9/2021).
Gelar RUPSLB itu dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan RUPS tahunan yang dilakukan BGD.
Dalam acara gelar RUPSLB ini Provinsi Banten menyetujui pemisahan Bank Banten dari PT BDG. Bank Banten selama ini menjadi anak perusahaan dari PT BGD.
Hadir dalam rapat tersebut Plt Sekda Provinsi Banten Mukhtarom, perwakilan dari Pemprov Banten selalu Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT), Kepala Biro Ekonomi Administrasi Pembangunan Setda Pemprov Banten Ahmad Syaukani, Komisaris Utama PT BGD Ayip Muflich, Fathoni Segia, Entis Kushendar dan Rasid Chaniago serta perwakilan dari pemilik saham BGD lainnya.
Seusai RUPSLB selesai, Komisaris PT BGD Rasid Chaniago mengatakan, ada dua agenda yang dilakukan pada hari ini, pertama RUPS biasa yang dilaksanakan setiap tahunan berupa pelaporan hasil kinerja perusahaan, dan yang kedua RUPSLB.
"Dalam acara gelar RUPSLB ini pembahasan utamanya adalah pemisahan Bank Banten yang selama ini menjadi anak perusahaan dari PT BGD," ujar Komisaris PT BGD Rasid Chaniago
Menurut Rasid, pada RUPSLB tadi semua peserta termasuk pemilik saham mayoritas yakni Pemprov Banten menyetujui pemisahan Bank Banten dari PT BGD itu.
"Alhamdulillah PSPT menyetujui pemisahan itu," katanya.
Diakui Rasid, pihaknya memang sejak awal sudah mengajukan beberapa kali ke PSPT terkait rencana pemisahan dua perusahaan itu. Namun selalu mengalami kebuntuan karena tidak kunjung ditanggapi oleh PSPT.
"Makanya ketika PSPT membuka ruang untuk pemisahan itu, kami sangat menyambutnya dengan baik," ucapnya.
Hal itu dikarenakan, lanjutnya, dengan pemisahan Bank Banten dari PT BGD, maka skala usaha yang dilakukannya akan lebih maksimal dan profesional, ditambah lagi dengan kepengurusan Bank Banten yang baru ini loncatan kinerjanya sudah sangat bagus.
"Saya yakin kalau Bank Banten sudah terpisah, ke depannya akan semakin maju lagi, ditambah nanti didukung oleh seluruh Kabupaten dan Kota yang ada si Provinsi Banten. Pasti maju," jelasnya.
Namun demikian, tambahnya, proses pemisahan itu tidak semudah membalikkan kedua telapak tangan. Ada banyak proses dan prosedur administratif yang harus dilalui, salah satunya mungkin pembuatan Perda pemisahan itu.
"Makanya cepat dan lambatnya proses pemisahan ini, tergantung kepada kinerja tim kecil yang sudah dibentuk yang ditugaskan khusus untuk menyelesaikan proses itu," katanya. (*)