Dukung Pengembangan Bisnis Maritim di Selat Sunda, Pemprov Banten juga Ajukan Pembangunan Kawasan Strategis/KEK di Wilayah Barat

Kamis 28 Jul 2022, 12:12 WIB
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten M Tranggono saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Bisnis Maritim Selat Sunda.(Ist)

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten M Tranggono saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Bisnis Maritim Selat Sunda.(Ist)

SERANG, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Provinsi Banten mendukung pengembangan bisnis maritim di Selat Sunda.

Dukungan itu disampaikan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten M Tranggono saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Bisnis Maritim Selat Sunda di Pendopo Gubernur Banten KP3B Curug, Kota Serang, Rabu (27/7/2022).

"Rakor ini bentuk perhatian Pemerintah Pusat kepada Provinsi Banten. Pemprov Banten mendukung pengembangan bisnis maritim di Selat Sunda," ungkap M Tranggono.

Dikatakan, Pemprov Banten juga mengajukan pembangunan kawasan strategis atau kawasan ekonomi khusus di wilayah barat. Hal itu sebagai upaya pemerataan pembangunan di Provinsi Banten.

"Pembangunan di wilayah barat, akan berdampak pula ke wilayah selatan Provinsi Banten," ungkap M Tranggono.

Ditambahkan, Pemprov Banten merencanakan pembangunan rest area atau kantong parkir untuk mengurai kemacetan akibat antrian di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Hal itu berkaca pada musim mudik lebaran yang ekor kemacetannya mencapai Kota Serang.

Selain itu, lanjut M Tranggono, pengelola jalan tol akan membangun jalan tol hingga pintu masuk pelabuhan untuk memperlancar arus bongkar muat kapal penyeberangan.

"Pemprov Banten juga melihat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pelabuhan-pelabuhan di Selat Sunda untuk menopang pembangunan," ungkapnya.

"Saat ini PAD Provinsi Banten masih didominasi oleh pajak kendaraan bermotor," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Koordinasi Kelautan Maritim dan Energi Menko Marinvest Basilio Dias Araujo mengungkapkan, wilayah laut Indonesia dilewati banyak kapal-kapal besar. Namun Indonesia tidak banyak menerima manfaat. 

"Sedangkan Indonesia harus menjaga keamanan wilayah laut. Belum lagi emisi karbon dari kapal yang melintas," ungkapnya.

News Update