JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth mempertanyakan sikap Gubernur Anies Rasyid Baswedan, kerap absen menghadiri rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun 2020.
Pasalnya, menurut anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak hanya sekali alpa dalam rapat soal anggaran tersebut.
"Kami mempertanyakan Gubernur Anies yang tidak pernah hadir dalam paripurna, padahal pembahasan P2APBD sangat sakral, kenapa selalu diwakilkan Wagub," kata pria yang akrab disapa Kent dalam keterangannya, Jumat (10/9/2021).
Padahal, Kent memaparkan, ada beberapa hal yang harus dipertanyakan kepada orang nomor satu di Jakarta itu seperti kelebihan bayar yang kerap terjadi, dan ketidakjelasan penyelenggaraan Balapan Formula E yang digadang-gadang akan digelar pada 2022 mendatang.
"Sebagai gubernur seharusnya Anies wajib hadir dalam paripurna tersebut, apalagi dalam perihal pengesahan Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD ini, dan bisa juga menjelaskan perihal beberapa permasalahan yang saat ini mendera dirinya, seperti kelebihan pembayaran kerap terjadi di dalam anggaran Pemprov DKI, Kalau realitanya seperti ini terkesan sekali bahwa Anies menghindar dan pengecut" tutur anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
Kent pun menceritakan dirinya saat mengadakan reses di wilayah Jakarta Barat. Sebagian besar, menurutnya, para warga tidak setuju dengan rencana perhelatan balapan Formula E yang akan digelar di Jakarta.
Alasan warga menolak perhelatan Formula E, kata Kent, karena saat ini warga sangat mengharapkan bantuan dari Pemprov DKI di tengah pandemi Covid-19.
"Hasil reses saya kemarin, saya tanya ke warga apakah mendukung terlaksananya balapan Formula E di Jakarta gak, dan jawaban warga rata-rata mereka tidak menginginkan adanya acara tersebut, karena sama sekali tidak ada dampak positifnya bagi mereka, mereka lebih memilih agar uang yang untuk balapan Formula E tersebut dikembalikan, dan disalurkan kepada warga kesusahan yang terdampak langsung pandemi ini," ketus Kent.
"Dan juga menurut mereka, biasanya kalau orang yang menonton balap mobil itu kebanyakan hanya ingin mendengarkan suara dari mobil balap tersebut, sampai selevel balapan mobil Tamiya saja penonton tertarik mendengar suaranya. Tetapi jika balapan mobil listrik, suara mesinnya aja tidak ada. Jadi apa yang mau didengar?," sambungnya.
Lalu, sambung Kent, jika alasan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menggelar balapan Formula E agar Jakarta go publik atau dikenal diseluruh dunia, itu salah satu alasan yang tidak masuk akal, Jakarta tidak butuh pengakuan pada kondisi kesusahan ekonomi seperti sekarang ini.
"Jika acara tersebut tetap digelar dan dengan tujuan hanya untuk menarik wisatawan luar negeri sebagai penonton, menurut saya hal tersebut sangat riskan dan berbahaya. Kita tidak tahu apakah para pelancong itu terpapar Covid-19 atau tidak, dan jika di antara penonton tersebut ada yang terpapar dan masuk ke negara kita, maka permasalahan pandemi ini di negara kita ini tidak akan selesai-selesai, dan varian yang baru akan terus bermunculan," ujar Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI itu.
BST Warga Jakarta
Oleh karena itu, Kent sekali lagi mengingatkan kepada Gubernur Anies jika membuat program harus yang bermanfaat bagi warga Jakarta, bukan membuat petaka bagi warganya ditambah lagi di tengah wabah pandemi Covid-19 seperti saat ini.
"Jangan sembarangan membuat program, harus dipikirkan lagi, apakah program ini bermanfaat bagi warga DKI Jakarta atau malah membawa petaka. Jadi jangan membuat program untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ingat Anda dipilih oleh jutaan warga Jakarta yang menginginkan perubahan, kesejahteraan dan keberpihakan," tegas Kent.
Kent pun menyindir terkait Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi warga Jakarta tahap 7 dan 8 atau bulan Juli dan Agustus yang tak kunjung cair, meskipun sudah memasuki bulan September. Diketahui, sebelumnya Pemprov DKI telah mencairkan bantuan sosial tunai (BST) tahap 5 dan 6 Mei-Juni sekaligus pada pertengahan Juli lalu.
Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian Sosial sudah menyalurkan BST tahap 5 dan 6 bulan Mei-Juni beberapa waktu lalu. Nilai uang yang dibagikan dalam satu tahap BST adalah Rp300 ribu. Total, pada penyaluran BST tahap 5 dan 6 Mei-Juni, warga yang terdaftar sebagai penerima BST mendapatkan Rp600 ribu, Kartu Lansia Jakarta di temukan juga banyak permasalahan. banyak juga para lansia yang sudah terdaftar di data DTKS tetapi tetap saja tidak mendapatkan bantuan.
Video Kebakaran Hebat Hanguskan Pabrik Karung hingga Menyulitkan Petugas Pemadam. (youtube/poskota tv)
Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta itu menduga, jika keuangan Pemprov DKI Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Pemprov tidak bisa hanya mengandalkan dana Belanja Tak Terduga (BTT) yang sudah menipis untuk anggaran BST, sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) dan dana perimbangan tidak bisa dicairkan dengan cepat.
"Solusinya adalah secepat mungkin menarik kembali uang yang sudah masuk di pagelaran balapan Formula E ini dan langsung dialokasikan untuk Bantuan Sosial Tunai, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Jakarta Pintar, masyarakat sudah menunggu-nunggu untuk perihal bantuan ini. Tapi saya pesimis Anies mau berusaha untuk mengembalikan uang Balapan Formula E tersebut. Air hujan akan berwarna jika Anies berani mengembalikan uang Balapan Formula E tersebut kepada warga Jakarta," pungkas Kent. (*/ys)