JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Pengamat kebijakan publik, Sugiyanto menilai langkah Pemprov DKI Jakarta untuk melunasi commitmen fee atau penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E dengan melibatkan pihak swasta sulit terealisasi.
Mengingat, tentunya pihak swasta akan menghitung untung dan rugi yang akan diperolehnya.
“Ini sangat berat untuk pihak swasta, mengingat uang yang harus dikeluarkan tidaklah sedikit. Bukan lagi milyaran, tapi triliuan,” ucap Sugiyanto yang juga merupakan Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) saat dihubungi, Jumat (17/9/2021).
Sekalipun ada, sambungnya, pihak swastanya pun patut dipertanyakan dan harus dibuka mengingat pastinya akan mengundang rasa keingin tahuan publik nantinya.
Dan juga, penggandengan tidak boleh dilakukan dengan cara penunjukan langsung melainkan lelang.
“Sehingga jangan sampai menimbulkan kesan ada nepotisme, jadi harus dibuka ke publik pihak swasta ini siapa,” jelasnya.
Lebih lanjut diterangkan Sugiyanto, rencana pelaksanaan Formula E yang akan digelar Gubernur Anies pada pertengahan 2022 sangat berisiko.
Ditambah lagi, dengan adanya temuan surat Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) terkait ancaman denda pengembalian comitmen fee.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan pembayaran uang komitmen penyelenggaran Formula E tidak hanya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pihaknya akan melibatkan swasta.
"Komitmen fee kewajiban sudah dipenuhi persiapan sudah diatur sedemikian baiknya," ujar Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (14/9/2021). Dalam pembayarannya pun, tidah harus langsung rampung dapat dilakukan berangsur. (*)
.png)
.jpg)
