JAKARTA - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas) Doni Monardo mengatakan aksi unjuk rasa ratusan masyarakat dari berbagai kalangan di berbagai daerah di Indonesia yang terjadi kemarin dan beberapa hari sebelumnya dapat membahayakan banyak orang.
Hal ini disampaikan Doni Monardo dalam acara talkshow virtual y ang digelar Satgas Penanganan Covid-19 di Media Center BNPB Jakarta, Jumat (9/10/2020).
"Prihatin ya. Dalam kondisi kedaruratan kesehatan seperti yang tercantum dalam UU No. 6 tahun 2016 tentang Kedaruratan Kesehatan, di mana protokol kesehatan itu harus dipatuhi seluruh komponen masyarakat. Maka kegiatan ini berarti menimbulkan risiko yang besar, "ungkap Doni.
Baca juga: Doni Monardo Sebut 44,9 Juta Warga Masih Belum Percaya Covid-19
Doni mengatakan, kegiatan tersebut dianggapnya tidak mengikuti protokol kesehatan dengan melakukan kerumunan.
"Karena bisa saja ada yang positif di sana, lalu menularkan ke pendemo lainnya. Apalagi saat orang yang tertular itu pulang ke rumah, bisa juga menularkan ke orang di rumah yang bahkan tidak pernah keluar rumah. Apalagi jika ada anggota keluarga yang memiliki komorbit dan lansia," jelas Doni.
Ia menegaskan betapa fatalnya jika seorang pemilik komorbit dan lansia terpapar Covid-19, "Mungkin bagi yang muda ini biasa, karena bisa mudah sembuh, tapi bagi yang komorbit dan lansia, angka kematiannya mencapai 80-85 persen. Angka yang sangat tinggi sekali, " jelas dia.
Doni yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini mengajak seluruh komponen masyarakat, baik seluruh pimpinan di pusat maupun di daerah, untuk menaati dan mengatur jalannya protokol kesehatan.
Baca juga: Tim Satgas Covid-19 Jakarta Barat Tutup Sejumlah Tempat Usaha
"Karena keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Maka upaya kerumunan harus kita cegah bagaimanapun caranya. Kalau bisa menangani kerumunan, berarti kita bisa lebih banyak menyelamatkan nyawa masyarakat kita," tegas Doni.
Doni menyatakan, pentingnya juga pemberlakukan sanksi kepada mereka yang tidak patuh. Ia pun mengapresiasi adanya sanksi sosial yang sudah dilaksanakan oleh berbagai pihak, tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat yang peduli. (mita/ruh)
.png)
