JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi meminta kepada massa pengunjuk rasa yang menolak Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus law) untuk tertib dan tidak melakukan tindakan anarkis dengan merusak fasilitas umum seperti aksi demonstrasi sebelumnya.
"Tapi ga boleh anarkis, karena apapun juga yang dirusak itu uang rakyat, uang dari rakyat juga. Kan sayang," tuturnya, di Gedung DPRD DKI, Selasa (13/10/2020).
Pras panggilan akrabnya, juga mempersilahkan berbagai kalangan seperti buruh, mahasiswa dan organisasi masyarakat (ormas) menggelar aksi unjuk rasa menolak Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. Menurutnya, menyampaikan aspirasi tidak melanggar konstitusi selama tidak bertindak anarkis.
"Silahkan (demo aksi tolak UU Cipta Kerja). Hak bicara masyarakat, mahasiswa, atau buruh untuk berbicara, silahkan," ucapnya.
Baca juga: Emak-emak Ikut Meramaikan Aksi Unjuk Rasa Menolak UU Cipta Kerja
Baca juga: Antisipasi Anarkis Demo UU Ciptaker, Kapolsek Cimanggis Lakukan Pengamanan Berlapis
Namun, bila dalam aksi unjuk rasa fasilitas umum menjadi sasaran amukan, hal tersebut dapat merugikan baik pemerintah ataupun masyarakat. Sebab, fasilitas umum ataupun fasilitas sosial dibangun dari uang rakyat ataupun masyarakat Ibukota.
Adapun diketahui, sebanyak 45 Halte TransJakarta yang ada di Jakarta dirusak massa saat aksi demonstrasi tolak UU Omnibus Lawa Cipta Kerja, pada Kamis (8/10) lalu.
Sementara itu, dalam unjuk rasa sebelumnya yang berlangsung Kamis (8/20/2020), kerugian yang diderita akibat aksi anarkis oknum pendemo yang merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial sebesar Rp65 miliar.
Aksi anarkis tersebut telah merusak dan menghanguskan sedikitnya 45 Halte TransJakarta.
"Kerugian untuk halte itu diperkirakan per hari ini Rp 65 miliar," ujar Anies, di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu (10/10/2020) lalu.
.png)
.jpg)
