Dana bantuan sosial (bansos) dibagikan kepada warga yang berhak, bukan untuk kepentingan pilkada. Jangan salah gunakan bansos untuk kepentingan pribadi, termasuk kampanye pilkada.
Ini penegasan Mensos, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. Siapa pun yang terlibat dalam penyalahgunaan ini akan terkena sanksi, termasuk ASN yang main mata.
“Yang namanya bansos untuk rakyat miskin, yang perlu dibantu. Kalau disalahgunakan untuk kampanye pilkada, terlalu...” kata bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
“Jadi ingat soal bansos yang dikucurkan jelang pilpres dan pileg lalu juga dikritisi, acap disebut politisasi bansos,” kata Yudi.
“Bukankah program bansos itu sudah terjadwal jauh sebelum gelaran pemilu. Begitu juga bansos BPNT sekarang ini dijadwalkan jauh sebelum gelaran pilkada,” kata Heri.
Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia terus melanjutkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai upaya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
Memasuki akhir September dan awal Oktober 2024, banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masih menantikan pencairan dana BPNT tahap 5.
BPNT tahap 5 mencakup periode September hingga Oktober 2024, dengan total bantuan sebesar Rp 400.000 untuk dua bulan atau Rp 600.000 yang dicairkan sekaligus pada November 2024 atau tiga bulan.
“Boleh jadi karena waktu pencairan berdekatan dengan gelaran pilkada serentak sehingga menimbulkan kekhawatiran ada yang menyalahgunakan untuk kampanye pilkada,” kata Heri.
“Kekhawatiran semacam itu wajar saja adanya mengingat segala peluang bagi mereka yang ingin mengambil kesempatan, akan dilakukan. Tinggal bagaimana pengawasannya,” kata mas Bro.
“Kita juga sebagai warga yang baik wajib ikut mengawasi jangan sampai bansos yang mestinya diberikan kepada mereka yang berhak dialihkan kepada yang lain, dengan harapan mendapat dukungan dalam pilkada,” kata Heri.
“Kalau itu benar – benar terjadi, keterlaluan. Terlalu berani mengambil risiko, terlalu juga karena bansos untuk warga kurang mampu dialihkan kepada pihak lain untuk kepentingan pribadi demi meraih kekuasaan,,” kata mas Bro.
“Tapi mungkin saja ada modus lain. Bansosnya benar adanya diberikan kepada yang berhak, tetapi ada pesan sponsor, bahwa ini berkat perjuangan salah satu calon yang telah memfasilitasinya. Itu bisa disebut juga bagian dari kampanye,” kata Heri.
“Mari kita awasi bersama agar bansos tidak disalahgunakan untuk kampanye pilkada,” kata Yudi. (Joko Lestari)
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.