POSKOTA.CO.ID - Saldo dana bantuan sosial (bansos) Rp600.000 dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Juli-September 2024 masih dinanti-nantikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Tetapi perlu diketahui bahwa kedua bansos tersebut hanya bisa diraih oleh pemilik Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (eKTP) yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) saja.
Seperti diketahui bahwa pemerintah mengalihkan pencairan saldo dana bansos PKH dan BPNT alokasi 3 bulan ini dari Kantor Pos Indonesia ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Maka nanti para KPM yang terpilih dan terdata di akun SIKS-NG supervisor Dinas Sosial Kabupaten/Kota hingga pencamping sosial akan mencairkan bantuannya lewat KKS di ATM terdekat.
Bansos tersebut akan disalurkan secara resmi oleh Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Bank Mandiri.
Mengutip kanal YouTube Diary Bansos, Bansos PKH alokasi Juli-September 2024 belum dicairkan oleh pemerintah karena masih dalam proses pembukaan rekening kolektif (burekol).
Proses tersebut untuk membantu KPM mendapatkan KKS yang digunakan sebagai alat pencairan bansos. Saldo Rp600.000 pada PKH sendiri dikhususkan untuk kategor lansia dan penyandang disabilitas.
Mengingat proses burekol dilakukan secara bertahap, maka Anda para KPM yang sudah mendapatkan KKS peralihan, haraplah bersabar karena pencairan masih harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu.
Pada dasarnya saldo dana bansos PKH dan BPNT akan cair apabila status pencairan sudah berubah menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Standing Instruction (SI).
Lantas, pemilik NIK eKTP dan KK seperti apa yang dapat menerima saldo dana bansos PKH dan BPNT alokasi 3 bulan? Simak informasi selengkapnya berikut ini.
Kriteria Penerima Saldo Dana Bansos PKH dan BPNT 2024
Berikut kriteria penerima bansos PKH dan BPNT:
- NIK eKTP dan KK terdaftar di DKS
- KPM yang alamatnya ditemukan
- KPM yang dinyatakan masih hidup
- KPM yang tidak bekerja sebagai ASN, TNI, dan POLRI
- KPM yang tidak memiliki keluarga sebagai ASN, TNI, dan POLRI dalam 1 KK
- Tergolong keluarga miskin
- Bukan pensiunan dari ASN, TNI, dan POLRI
- Tidak memiliki pekerjaan sebagai guru yang terverifikasi
- KPM yang tidal memiliki penghasilan dari APBN atau APBD
- KPM dengan pengasilan di bawah upah provinsi hingga kabupaten/kota
- Tidak erdaftar sebagai pengurus atau pemiik perusahaan
- KPM yang bukan bekerja sebagai tenaga kesehatan
- Bukan bagian dari perangkat desa
