Politik uang alias money politics selalu menjadi menjadi bahasan setiap gelaran pemilu, termasuk dalam pilkada serentak tahun 2024 ini.
Ada yang memprediksi politik uang dimungkinkan semakin masif dan sulit terdeteksi karena tren transaksi dilakukan non tunai atau cashless.
“Dapat dipahami, dengan transaksi digital semuanya serba tertutup. Yang dapat melihat hanya yang mengirim dan menerima transaksi, lainnya tidak,” kata bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
“Bukankah ada jejak digital untuk dapat menelusuri transaksi?,” kata Yudi.
“Segala bentuk transaksi digital sifatnya rahasia.Tidak bisa dibuka untuk umum. Siapa pun tak boleh membukanya, kecuali untuk kepentingan penyidikan. Itu pun harus ada legalitas pendukungnya,” jelas mas Bro.
“Berarti politik uang non tunai lebih aman dong,” kata Yudi.
“Aman untuk sementara waktu, jika tidak terungkap. Tetapi begitu terdapat dugaan, dan masuk proses hukum, semuanya akan terungkap karena tadi, jejak transaksi tidak bisa dihapus,” kata mas Bro.
“Tetapi memang untuk membuktikan politik uang non tunai lebih rumit dan sulit. Bawaslu memerlukan bukti materiil dan formil. Selain itu, perlu melakukan kerja sama dengan platform pembayaran digital untuk memantau transaksi mencurigakan selama masa pilkada,” tambah mas Bro.
“Transaksi digital memang lebih simpel, terjamin, tepat sasaran yang dituju. Orang lain pun tidak akan tahu. Wajar, jika dimungkinkan politik uang via transaksi digital akan menjadi tren,” kata Heri.
“Tapi yang namanya politik uang, mau disembunyikan serapat mungkin atau sangat tersembunyi sekalipun tetap sebuah pelanggaran,” ujar Yudi.
“Dan, patut dicatat, tetap mengandung risiko, baik si pemberi uang maupun si penerima uang. Keduanya terkena sanksi,” urai Heri.
“Itu kalau ketahuan,, jika tidak, ya bablas,” ujar Yudi.
“Kalau tu sih tergantung masing – masing individu, baik calon yang sedang berlaga pada pilkada maupun warga masyarakat seperti kita-kita ini, yang akan memilih paslon cakada,” kata Heri.
“Jadi bagaimana transaksi via tunai atau cashless?,” kata Yudi.
“Pertanyaannya bukan begitu. Itu sih tak ubahnya membuka peluang terjadinya politik uang. Pertanyaan begini, diterima atau ditolak,” kata Heri.
“Nggak usah pakai pertanyaan segala. Tegas saja, kita menolak segala bentuk politik uang, baik melalui pembayaran uang tunai maupun non tunai, baik pemberian berupa barang maupun hadiah dan lainnya,” jelas mas Bro.
“Oke Bro, kami sependapat..” ujar kedua sohibnya. (Joko Lestari).
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.
