POSKOTA.CO.ID - Pengamat politik Adi Prayitno menyebut perlu ada pengawasan ketat soal dana kampanye milik pasangan calon (paslon) yang bertarung di Pilkada Jakarta 2024.
Bahkan jika diperlukan, pengawasan dilakukan di luar dari pengawasan yang sudah dilakukan oleh badan pengawas pemilu (Bawaslu).
"Perlu ada pengawasan di luar Bawaslu," kata Adi melalui pesan singkat, Selasa, 1 Oktober 2024.
Menurut Adi, sejauh ini tidak ada pengawasan ketat soal sumber dana kampanye milik masing-masing paslon tersebut. Bawaslu, kata dia, tidak maksimal dalam mengawasi soal dana kampanye tiap paslon.
"Hanya mengandalkan bawaslu. Tapi dalam praktiknya tak maksimal. Bahkan agak janggal. Kadang ada partai atau calon yang kelihatan jor-joran kampanye, tapi dana kampanye yang dilaporkan sedikit misalnya. Di situ repotnya," tukas Adi.
Adi mengatakan laporan dana kampanye sudah jelas regulasinya. Apa yang dilaporkan juga hanya sebatas dana awal, belum dana keseluruhan.
"Dan problemnya tak ada aturan batas maksimal soal penggunaan dana kampanye. Laporan dana awal kampanye itu menggambarkan masing-masing paslon masih sebatas awalan dalam kampanye," tukasnya.
Sebelumnya, tiga pasangan calon (paslon) peserta di Pilkada Jakarta 2024 telah menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.
Komisioner KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya mengatakan penyerahan LADK ketiga paslon dilakukan pada Selasa 24 September 2024 kemarin.
Paslon nomor urut 02, Dhama Pongrekun-Kun Wardana Abyoto menjadi paslon pertama yang memyerahkan LADK ke KPU DKI Jakarta sekitar pukul 15.10 WIB.
"Kemudian paslon Ridwan Kamil-Suswono di pukul 17.30 WIB, dan Pramono Anung-Rano Karno pada pukul 23.45 WIB pada hari yang sama," tuturnya.
.jpg)
