CIMAHI, POSKOTA.CO.ID - Pemetaan dan pencegahan konflik Pilkada Serentak 2024 di Kota Cimahi, perlu peran dari aparatur kewilayahan hinga Rukun Warga (RW), agar tercipta Pemilu yang damai dan berkualitas.
Demikian diungkapkan Ketua Bawaslu Kota Cimahi, Fathir Rizkia Latif, dalam kegiatan Sosialisasi Pemilu.
Menurutnya, peran aparatur kewilayahan sangatlah penting dalam menyukseskan Pemilu terutama dalam hal pencegahan konflik di lingkungan.
"Jadi ada kepentingan yang ingin kita sampaikan kepada Forum RW bahwa penegakan hukum Pemilu itu dimulai dari bawah. Sehingga dampak buruk konflik politik bisa dicegah sejak awal," kata Fatir, Selasa, 6 Agustus 2024.
Dia menambahkan, berawal dari konteks Pemilu lalu, pihaknya banyak menghadapi persoalan-persoalan teknis dimana masyarakat masih malas atau takut membantu Bawaslu dalam menegakkan keadilan Pemilu.
Dengan begitu, ada beberapa hal yang kemudian akan dibahas dalam diskusi. Harapannya bisa memberikan nutrisi sekaligus meningkatkan kesadaran kepada masyarakat bahwa menegakkan keadilan Pemilu itu bukan hanya tugas penyelenggara saja.
"Tentunya diperlukan kolaborasi semua pihak masyarakat dan semua penegak hukum yang ada di Kota Cimahi," tuturnya.
Sementara itu, Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data & Informasi Bawaslu Kota Cimahi, Zaenal Ginan menambahkan, dinamika politik lokal ini sangat rapat persaingannya sehingga, memiliki potensi konflik yang besar. Terlebih, kemungkinan besar jarak masyarakat dengan kandidat itu bukan dekat lagi tapi kenal dengan kandidat tersebut.
"Dikarenakan kenal, bisa menimbulkan fanatisme pendukung kandidat. Makanya kita pres untuk minimalisir terjadinya konflik antara pendukung satu dan lainnya," kata Ginan.
Menurutnya, semakin tinggi fanatisme pendukung, kalau dia sampai fanatisme buta maka akan melahirkan konflik horizontal.
Menyiasati hal itu, lanjut dia, pihaknya pun mengambil sejumlah langkah untuk mencegah terjadinya konflik antar pendukung. Salah satunya dengan memberikan edukasi politik yang terus menerus kepada masyarakat.
"Fanatisme itu diperbolehkan, namun jangan sampai menjadi fanatisme buta. Sehingga, ketika hasil Pilkada tidak memuaskan tidak terjadi konflik," ungkapnya.
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.