JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Berbagai masukan ASEAN tidak diindahkan Myanmar dan situasi negara tersebut terus memburuk.
Hal ini mendorong pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta.
Meskipun demikian ASEAN mengisyaratkan tidak akan mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan.
Dikutip dari VOA, para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN pada Kamis (27/10/2022) mengadakan pertemuan di kantor Sekretariat ASEAN di Jakarta. Khusus untuk membahas isu Myanmar.
Terutama soal mandeknya pelaksanaan lima poin konsensus yang dihasilkan dalam pertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta pada April tahun lalu.
Pertemuan istimewa ini merupakan hasil dari kesepakatan para menteri luar negeri ASEAN yang mengadakan pembicaraan informal bulan lalu di New York Amerika Serikat di sela-sela kehadiran mereka dalam sidang Majelis Umum Perserikatan bangsa-Bangsa.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers di kantornya menjelaskan tujuan dari pembahasan isu Myanmar di Jakarta ini untuk merumuskan masukan yang akan disampaikan kepada para pemimpin ASEAN dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN di Ibu Kota Pnom Penh Kamboja pada 11-13 November mendatang.
Presiden Joko Widodo pada 16 September lalu telah menyurati Perdana Menteri Kamboja Hun Sen yang tahun ini mendapat giliran sebagai ketua ASEAN.
Jokowi di dalam suratnya menegaskan KTT ASEAN di Pnom Penh bulan depan penting untuk membahas implementasi dari lima pon konsensus.
Hun Sen menjawab dengan menugaskan para Menteri Luar Negeri ASEAN untuk mempersiapkan agenda tersebut.
Hal ini pula yang melatarbelakangi pertemuan istimewa para menteri luar negeri ASEAN di Jakarta.
Retno Marsudi mengatakan pertemuan khusus ini berlangsung dalam suasana sangat terbuka dan banyak isu sensitif yang dibahas.
"Para Menteri Luar Negeri ASEAN menyampaikan keprihatinan dan kekecewaan terhadap tidak adanya kemajuan signifikan dari pelaksanaan lima poin consensus. Sangat jelas kekhawatiran dan bahkan beberapa negara menyampaikan rasa frustasinya terhadap tidak adanya kemajuan ini. Alih-alih ada kemajuan, situasi bahkan dikatakan memburuk," kata Retno.
Padahal lima poin konsensus yang telah dihasilkan tahun lalu bertujuan untuk membantu Myanmar mengatasi krisis politik di dalam negerinya.
Indonesia menyampaikan keprihatinan atas terus meningkatnya kekerasan di Myanmar dalam pertemuan khusus para Menteri Luar Negeri ASEAN tersebut.
Sejak kudeta militer pada 1 Februari tahun lalu sudah banyak korban masyarakat sipil tewas. Termasuk serangan udara militer yang dilaporkan menewaskan lebih dari 80 anggota kelompok minoritas etnis Kachin.
Indonesia mendesak junta militer Myanmar menghentikan tindakan kekerasan atas warga sipil.
Retno juga menekankan pentingnya segera melibatkan semua pemangku kepentingan di Myanmar, seperti yang dimandatkan oleh lima poin konsensus, termasuk dengan pihak junta. Dia menegaskan pelibatan pihak junta dalam upaya mencari solusi tidak ada kaitannya dengan pengakuan terhadap kudeta dilakukan junta.
KTT Menteri Luar Negeri ASEAN juga membahas bantuan kemanusiaan pada rakyat Myanmar. Menurut Sekretaris Jenderal ASEAN ada komitmen sebesar 27 juta dolar AS untuk bantuan kemanusiaan di Myanmar. ***