JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional, Usman Hamid, meminta tanggung jawab Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas tragedi Kanjuruhan yang menelan korban ratusan jiwa. Ia meminta Sigit menindak tegas Kapolda Jawa Timur (Jatim) Irjen Pol Nico Afinta agar dicopot dari jabatannya lantaran gagal mengantisipasi kerusuhan.
Lagi pula, korban yang kebanyakan berasal dari Aremania itu terkena semburan gas air mata akibat tembakkan petugas polisi jajaran Jawa Timur, yang notabene merupakan bawahan Nico Afinta.
"Kapolda Jawa Timur Layak dimintai tanggung jawab termasuk dicopot jika memang gagal atau tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan untuk mencegah kejadian tersebut, atau tidak segera menindak anggotanya yang menyebabkan banyak kematian warga," kata Usman Hamid dalam keterangan tertulis, Senin (3/10/2022).
Pencopotan itu disertai alasan karena Nico memegang unsur keamanan tertinggi di wilayah Jatim sehingga ia bertanggung jawab penuh atas keselamatan warganya, terutama di stadion Kanjuruhan.
Ia juga menyentil Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk memantau dan memeriksa kinerja anak buahnya di lapangan. Usman menganggap bahwa kejadian ini disebabkan karena kinerja Polri yang rendah.
"Bahkan Kapolri harus dimintai tanggung jawab atas banyaknya masalah kepolisian, terutama rendahnya kinerja Polri," ujar Usman.
Usman menjelaskan, kematian ratusan orang di stadion Kanjuruhan seharusnya tak perlu terjadi jika aparat mengetahui pengamanan sesuai prosedur. Ia pun meminta Kapolda Jawa Timur dan Ketua PSSI harus mundur sebagai dampak keteledoran mereka.
"Semua pihak yang bertanggungjawab atas kejadian itu, termasuk Ketua PSSI, seharusnya mundur. Sebab ini sudah berskala tragedi nasional bahkan tragedi dunia," tandasnya.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo sebelumnya mengatakan hingga per hari ini jumlah korban tewas Tragedi Kanjuruhan yang telah teridentifikasi adalah 125 orang. Adapun Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengutip keterangan suporter tim bola Arema FC atau Aremania bahwa korban tewas lebih dari angka tersebut.
"Sekali lagi saya sampaikan Tim DVI bekerjasama dengan seluruh rumah sakit sudah mengidentifikasi. Hari ini sudah 125. Perlu saya luruskan agar tidak ada distorsi," kata Dedi di Malang, Selasa (4/10) siang.
Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontrasS) Surabaya meragukan data korban jiwa Tragedi Kanjuruhan yang dirilis oleh aparat kepolisian. Ketua Badan Pengurus KontraS Surabaya Andy Irfan Junaedi mengatakan mereka menemukan banyak korban meninggal yang tak tercatat.
Andy mengatakan pihaknya menilai data korban 125 orang yang dirilis kepolisian tidak valid. Dia pun melihat ada upaya polisi membela diri dan menutupi jumlah korban sebenarnya.
Ia menuntut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk membentuk tim verifikasi data korban. Andy juga menuntut dibentuk tim independen yang melibatkan Aremania.
“Tidak ada keadilan tanpa mendengarkan suara korban. Mari duduk bersama untuk menguji kebenaran," kata Andy yang turun langsung ke Malang, Senin (3/10/2022).(*)