DENGAN adanya Pandemi Covid-19 telah memacu kita untuk berubah, Bekerja dari rumah, belanja daring, pendidikan jarak jauh, serta rapat dan sidang secara daring, telah menjadi kebiasaan baru yang dulu kita lakukan dengan ragu-ragu. Demikian juga dengan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan umum mengalami perubahan di di tingkat Kecamatan Pasar Rebo, hal ini menjaga agar pelayanan tetap berkualitas, efektif dan efisien serta terhindar dari penularan Covid-19.
RINGKASAN EKSEKUTIF
* Kepuasan masyarakat akan pelayanan masyarakat berkualitas di tingkat kecamatan menjadi skala prioritas.
* Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung lebih dari dua tahun tidak mengurangi kualitas pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan.
* Pelaksanaan pelayanan masyarakat dengan prokes berjalan lancar tanpa khawatir terjadi penularan Covid-19.
Kajian Empiris
Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum merupakan tugas dari Camat. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kota Administrasi.
Begitu juga dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yaitu (1) Setiap penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan. (2) Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Penyelenggara Pelayanan Publik.
Dan diperkuat dengan Keputusan Camat Pasar Rebo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Kecamatan Pasar Rebo yaitu (1) Standar Pelayanan Urusan Pertanahan : Standar Pelayanan Penandatangan Surat Pernyataan Ahli Waris. (2) Standar Pelayanan Urusan Kependudukan : Standar Pelayanan Penandatanganan Surat Pengantar Akta Kematian; Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Domisili Sementara (SKDS); Standar Pelayanan Pemberian Legalisir Produk Layanan di Kecamatan. (3) Standar Pelayanan Urusan Perkawinan: Standar Pelayanan Pemberian Surat Dispensasi Perkawinan. (4) Standar Pelayanan Urusan Lainnya : Standar Pelayanan Pemberian Konsultasi yang berkaitan dengan Administrasi Pemerintahan Umum; dan Standar Pelayanan Penandatanganan Surat Keterangan (PMI) Untuk Layanan Formulis di luar Instansi Pemerintah Daerah.
Rekomendasi Kebijakan
*Perlu ada upaya inovasi pada pelayanan umum di tingkat Kecamatan.
*Peran serta masyarakat yang mendukung pelayanan masyarakat agar berkualitas, efektif dan efisien.
*Perlu pemanfaatan informasi teknologi secara optimal dalam pelayanan masyarakat.
Disusun Oleh Endang Kartika W
.jpg)
.jpg)
