Keselarasan Mutu Pelayanan Gizi dengan Program Nasional Penanganan Stunting

Disusun: drg. Florida Masniari Sitinjak

PEMERINTAH daerah telah memperbarui peraturan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan tingkat Rumah Sakit melalui Peraturan Gubernur (Pergub) No. 20 tahun 2016. 

Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya yang telah dikeluarkan pada tahun 2008 dan 2009. SPM Kesehatan merupakan satu dari dua puluh satu pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh Rumah Sakit.

Rumah Sakit dalam mendukung strategi peningkatan kualitas kerja sama, baik kerja sama dengan Rumah Sakit lain maupun kerjasama dengan pemerintah daerah ataupun pusat harus memahami kriteria kewenangan, dapat menggidentifikasi urusan pada tingkatan pemerintahan. 

sehingga potensi kewenangan, terutama dalam pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terus dilakukan secara berkelanjutan.

Kajian Empiris
Di Indonesia, kurang gizi banyak ditemukan sejak bayi. Di antara anak-anak di bawah 6 bulan, hampir seperempatnya menderita kurang gizi kronik (stunting atau tinggi badan menurut umurnya rendah) dan hampir 20% menderita kurang gizi akut (wasting atau berat menurut tinggi nya rendah) (Kemenkes 2013).

Tata laksana balita dengan gizi buruk telah diterapkan sejak lama melalui rawat inap atau rawat jalan di rumah sakit serta Puskesmas. 

Tata laksana meliputi pemberian F-75 dan F-100, serta pengobatan komplikasi atau penyakit penyerta. Selama ini, rawat jalan diterapkan pada balita gizi kurang dengan pemberian PMT dan konseling.

Dalam SPM Kesehatan, terdapat lima kategori di mana gizi berperan penting, yaitu pada:

 1. Ibu hamil 
Pelayanan ibu hamil (Antenatal Care ANC) yang dilakukan berisi beberapa hal, yakni: Memperbaiki asupan makanan pada saat hamil, dengan penekanan pada peningkatan kuantitas, perbaikan kualitas, serta penganekaragaman makanan untuk meningkatkan berat badan selama hamil.