JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kondisi nelayan semakin diperparah akibat kenaikan harga BBM kali ini.
Di samping sejumlah faktor seperti data yang tidak memadai, nelayan mengalami kesulitan mengakses solar bersubsidi yang memang dikhususkan bagi mereka sejak lama.
Padahal Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis tersebut menjadi bahan baku utama untuk melaut.
“Sejak dulu, nelayan itu ya memang selalu kekurangan bahan bakar terutama jenis solar. Karena ketidaksinkronan data, antara jumlah nelayan dengan kebutuhan bahan bakarnya,” kata Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana seperti dikutip dari VOA pada Jumat (16/9).
Kebutuhan solar nelayan saat ini dilayani melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di titik-titik tertentu untuk mempermudah aksesnya.
Namun Budi Laksana meyakini bahwa Pertamina tidak memiliki data yang tepat mengenai jumlah nelayan, jumlah armada, dan kebutuhan solar di satu wilayah. Ketiadaan data yang valid menyebabkan pasokan solar bagi nelayan selalu lebih sedikit dari jumlah yang dibutuhkan di lapangan.
“Sehingga setiap nelayan ingin berangkat ke laut itu solarnya selalu habis saja,” tambahnya.
Nelayan dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama tidak mudah ketika solar subsidi untuk mereka tidak tersedia. Mereka dapat membeli solar di penjual eceran dengan harga yang lebih mahal. Opsi lainnya adalah dengan membeli di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dengan kewajiban menunjukkan surat rekomendasi dari pemerintah daerah.
Budi Laksana berpendapat kondisi ini dapat diatasi dengan Pertamina memperbanyak SPBN yang memang dikhususkan bagi nelayan.
“Harusnya sebagai negara kepulauan, sebagai negara maritim, pemerintah memperbanyak SPBN nelayan di banyak titik. Di kampung-kampung nelayan atau di pulau-pulau terluar. Itu penting,” tegasnya.
Perbaikan data juga perlu dilakukan untuk mencegah masalah serupa terjadi di kemudian hari.
Dalam hal ini Pertamina bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan harus menyusun data konkret jumlah nelayan berikut kebutuhan bahan bakar mereka. Karena selama ini mayoritas nelayan sebenarnya tidak pernah bisa menikmati solar subsidi sesuai dengan hak mereka.
Nelayan pada saat ini cenderung menerima harga solar berapa pun ketika banyak terjadi kekurangan pasokan. Asal tersedia dengan mudah.
“Jangan dipersulit kalau nelayan beli solar misalnya ketika tidak ada di SPBN. Ketika beli di SPBU ini kadang harus ada birokrasi yang diurus sebelumnya. Tolong dipermudah,” tegasnya.
Budi Laksana juga menilai kebijakan pembagian kartu Kusuka atau Kartu Pelaku Usaha Kelautan sampai saat ini tidak berdampak bagi akses nelayan terhadap solar bersubsidi. ***