JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Lebih dari separuh tidak menyetujui kenaikan harga BBM.
Hasil ini diperoleh dari survei Lembaga Survei Indonesia (LSI).
Sebanyak 58,7 persen responden berpendapat bahwa pemerintah harus berupaya agar harga BBM tidak dinaikkan meski harus menambah utang dan harga minyak dunia meningkat.
Sedangkan responden yang menyetujui harga BBM dinaikkan untuk mengurangi beban APBN mencapai 26,5 persen.
Survei ini dilakukan 13-21 Agustus 2022 melibatkan 1.220 responden yang diwawancara secara langsung dengan tingkat kesalahan kurang lebih 2,9 persen.
"Jadi kebijakan menaikkan harga BBM itu bukan kebijakan yang populer. Nanti kita lihat keputusan pemerintah menaikkan BBM, apakah memiliki efek negatif terhadap kinerja presiden," jelas Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat merilis hasil survei pada Minggu (4/9/2022) seperti dikutip dari VOA.
Hasil survei juga menunjukkan mayoritas responden lebih setuju dengan pendapat bahwa pemberian subsidi sebaiknya diberikan pada harga barang daripada subsidi tunai langsung kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Hal ini diyakini akan membuat harga barang lebih terjangkau dan bisa dinikmati masyarakat.
Pemerintah pada Sabtu (3/9) menaikkan harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 000, solar naik dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800, dan Pertamax non subsidi naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500.
Kenaikan tersebut diklaim tak dapat dihindari karena lonjakan besaran subsidi BBM dari pagu yang telah ditetapkan pemerintah dan DPR dalam APBN 2022.
Pemerintah juga mengalokasikan perlindungan sosial tambahan senilai Rp 2 4,17 triliun yang terdiri dari tiga jenis bantuan sosial.
Bantuan ini diberikan sebagai dampak ikutan dari kenaikan harga BBM. ***