ADVERTISEMENT

CELIOS: Pemerintah Kerap Prioritaskan Proyek Seperti Ibu Kota Baru, Kebijakannya Tak Menyentuh Hajat Hidup Orang Banyak

Senin, 15 Agustus 2022 18:00 WIB

Share
Bhima Yudhistira
Bhima Yudhistira

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggaran subsidi energi dalam kurun waktu periode 2015-2019 banyak dialihkan pemerintah untuk program lain.

Pernyataan ini datang dari Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira.

Dia menilai sebenarnya masyarakat sudah cukup banyak mengalah.

Pemerintah sudah seharusnya tetap menanggung subsidi energi , apalagi perekonomian nasional masih belum pulih sepenuhnya akibat dihantam pandemi COVID-19.

Subsidi energi seharusnya tidak akan terlalu membebani APBN apabila pemerintah bisa melakukan pengawasan yang lebih baik agar tidak terjadi kebocoran subsidi. Seperti halnya yang terjadi pada solar dan juga elpiji. Terkait gas elpiji tiga kilogram misalnya, semua orang bisa membeli tanpa terkecuali, sehingga bisa dipastikan subsidinya tidak tepat sasaran.

“Belum ada kenaikan harga BBM jenis subsidi saja, dari mulai Januari kita menghadapi elpiji 12 kg naik, BBM non subsidi Pertamax juga sudah naik cukup signifikan. Itu saja inflasinya hampir menyentuh lima persen di Juli. Apalagi kalau subsidi kuotanya berkurang atau subsidinya berkurang sehingga harganya naik di level masyarakat,” ucap Bhima Yudhistira seperti dikutip dari VOA pada Sabtu (13/08/2022).

Dia melanjutkan,“Ini akan memicu kenaikan inflasi yang siginifikan dan itu tidak bisa diobati dengan jaring pengaman sosial yang ada sekarang. Mau ngasih berapa bantuan tunai kepada masyarakat untuk kompensasi?”

Pemerintah kerap memprioritaskan proyek besar strategis nasional yang tidak berdampak langsung dengan hajat hidup orang banyak dan stabilisasi harga bahan pokok di dalam negeri.

Seperti proyek kereta api cepat Jakarta - Bandung atau pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang cukup membebani anggaran negara.

Karena itu dia menyarankan keuntungan atau windfall profit komoditas yang didapat oleh negara pada tahun ini harus diatur sedemikian rupa dalam manajemen fiskal untuk mengatasi pembengkakan subsidi energi tersebut.

Halaman

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT