JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut jumlah beban negara bertambah akibat sistem pensiunan PNS, TNI, dan Polri. Adapun, jumlah beban terhadap terhadap Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) untuk membayar pensiunan senilai Rp2.800 trillun.
Pernyataan Kemenkeu soal pensiunan PNS jadi beban negara itu ditanggapi oleh pegiat media sosial Bachrum Achmadi lewat akun Twitter pribadinya @bachrum_achmadi.
Ia menyebut bahwa yang jadi beban negara bukanlah pensiunan PNS, TNI, dan Polri melainkan pejabat negara yang korupsi.
Bahcrum Achmadi juga mengatakan bahwa sebenarnya uang pensiunan PNS, TNI, hingga Polri berasal dari potongan gaji saat mereka bekerja.
"Kata Menkeu Sri Mulyani uang pensiun sebyk 2800T bebani negara. What? Uang pensiun itukan dr gaji yg dipotong saban bln. Dan itu menguntungkan negara, krn nilai uang 100rb tdk sama dgn 30thn yg akan dtg," ungkap Bachrum Achmadi, dikutip pada Jumat (26/8/2022).
Lebih lanjut, Bachrum Achmadi juga menegaskan bahwa yang jadi beban negara adalah pejabat tinggi yang kerap terlibat kasus korupsi.
"Justru para pejabat negara yg korup itu yg jd beban negara!," pungkas Bachrum Achmadi.
Kata Menkeu Sri Mulyani uang pensiun sebyk 2800T bebani negara.
— SiraitBatakDusun™️ (@bachrum_achmadi) August 26, 2022
What? Uang pensiun itukan dr gaji yg dipotong saban bln. Dan itu menguntungkan negara, krn nilai uang 100rb tdk sama dgn 30thn yg akan dtg.
Justru para pejabat negara yg korup itu yg jd beban negara! 🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Diketahui sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) memberikan beban sebesar Rp 2.800 triliun terhadap keuangan negara.
Oleh karenanya, skema pensiunan PNS, TNI, dan Polri ingin diubah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Reformasi di bidang pensiun menjadi sangat penting," ujar Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (24/8/2022), dikutip dari Kompas.com.
Adapun saat ini skema penghitungan pensiunan PNS masih pay as you go. Skema tersebut berupa hasil iuran 4,75 persen dari gaji PNS yang dikumpulkan di PT Taspen, dan ditambah dari dana APBN. Hal ini sama dengan dana pensiunan TNI dan Polri yang dikelola PT Asabri.
Akan tetapi, menurut Sri Mulyani, pembayaran pensiunan PNS, TNI, dan Polri seluruhnya bergantung pada APBN. Adapun dana pensiun akan terus dibayarkan bahkan ketika pegawai sudah meninggal, yaitu untuk pasangan dan anak hingga usia tertentu.
Sri Mulyani menilai bahwa skema pensiunan ini membebani APBD dalam jangka panjang.
"Yang terjadi sekarang, ASN, TNI, POLRI memang mengumpulkan dana pensiun di Taspen dan Asabri namun untuk pensiunnya mereka enggak pernah membayarkan, tetapi yang membayarkan APBN penuh," ujarnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani berharap reformasi skema pensiunan PNS bisa didukung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan membuat landasan hukum berupa produk Undang-undang (UU). (*)