PANDEGLANG, POSKOTA.CO.ID - Bupati Pandeglang, Irna Narulita kekeuh dengan rencananya memberikan sepeda listrik kepada para RT dan RW se Kabupaten Pandeglang, meskipun hal itu menuai kritikan dan penolakan dari sejumlah pihak.
Lantaran untuk memberi sepeda listrik bagi RT dan RW itu bukan dibeli dengan dana pribadi, melainkan harus merogok Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan kisaran kebutuhan dana sebesar Rp 38 miliar.
Bahkan rencana Bupati Pandeglang itu telah menuai kritikan dan penolakan dari sejumlah anggota DPRD Pandeglang dari beberapa Fraksi beberapa waktu lalu.
Namun, Bupati Irna Narulita, kekeuh akan tetap melakukan programnya memfasilitasi para RT dan RW di Pandeglang dengan sepeda listrik, dengan alasan hal itu berdasarkan usulan dari bawah dan sebagai bentuk apresiasi pemerintah saerah terhadap RT dan RW.
Sikap dalam mempertahankan program sepeda listrik Bupati Pandeglang meskipun mendapat penolakan dari sejumlah pihak, terbukti dengan sikapnya yang meminta bantuan kepada RT RW untuk mendukung program yang di gembar gemborkan tersebut.
Seperti yang dilakukan pada saat kunjungan kerja di Kecamatan Patia dan Pagelaran pada hari Rabu (10/8/2022) kemarin. Bupati perempuan itu meminta, agar para RT dan RW mendukungnya dalam mensukseskan program sepeda listrik tersebut.
"Kita berjuang sama - sama ya, siapa yang melarang untuk kepentingan masyarakat kita berteriak nanti sekeras - kerasnya. Siap ya," ungkap Bupati Irna di hadapan RT RW kemarin.
Bupati Irna mengklaim, bahwa program sepeda listrik yang direncanakan direalisasi tahun 2023 mendatang, itu merupakan usulan dari bawah (RT dan RW). Dan diakuinya lagi, baha programnya itu bentuk apresiasi pemerintah terhadap RT dan RW.
Bahkan Bupati Irna berbicara lantang, jika APBD itu bukan milik Legislatif saja. Akan tetapi milik masyarakat. "APBD bukan milik Legislatif saja. Tapi ada kebutuhan Legislatif dan kebutuhan eksekutif juga," katanya.
Sementara, kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aulia Pandeglang, hingga saat ini belum bisa kerjasama dengan pihak BPJS Kesehatan, lantaran tidak terpenuhinya kebutuhan dokter spesialis.
Sebab, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, kondisi tidak terpenuhinya sejumlah dokter spesialis lantaran pihak RSUD Aulia tidak mampu membayar jasa dan gaji dokter tersebut.
"Pelayanan BPJS untuk rawat inap di RSUD Aulia belum bisa. Karena tidak adanya dokter, hanya saja yang bisa pelayanan BPJS untuk rawat jalan," ujar salah seorang petugas di RSUD Aulia yang enggan disebutkan namanya.
RSUD Aulia membutuhkan sebanyak 5 dokter, diantaranya Dokter Anak, Opjin, dalem, bedah dan Anastesi. Dan semua kebutuhan itu belum terpenuhi, yang padahal sudah sering meminta bantuan Pemerintah Daerah (Pemda) Pandeglang. "Kalau rawat inap, pelayanan BPJS belum bisa. Hanya rawat jalan saja," tandasnya. (Samsul Fatoni).