JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, tak habis pikir dengan langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang segera menonaktifkan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto dalam kasus pembunuhan Brigadir J.
Padahal, kata dia, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memiliki peran penting dalam kasus tersebut lantaran posisinya sebagai atasan langsung Budhi Herdi. Menurut Bambang, jika Sigit tidak ikut menonaktifkan Fadil Imran, konsekuensinya akan makin memperuncing spekulasi di masyarakat.
"Sangat janggal bila Kapolres Metro Jaksel Kombes Budi Herdi dinonaktifkan, sedang Irjen Fadil Imran, juga tidak dinon aktifkan," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/7/2022).
Bambang mengatakan Polri tak bisa menampik sorotan masyarakat yang selalu mengarah pada objektifitas Fadil Imran sebagai Kapolda Metro. Sebagai atasan langsung Budhi Herdi, sudah sepatutnya semua operasi penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir J yang dilakukan Polres Jakarta Selatan diketahui oleh Fadil Imran.
"Sangat aneh bila semua tindakan Kapolres Metro Jaksel bukan tanpa supervisi dan sepengetahuannya (Kapolda)," ujar dia.
Tak hanya itu, Bambang melanjutkan, setelah Kapolri Sigit membentuk Timsus untuk menangani kasus pembunuhan Brigadir J, perkara ini bukannya diambil alih oleh Bareskrim Polri, melainkan diserahkan kembali kepada Polda Metro Jaya.
"Sulit bagi nalar publik untuk menerima bahwa kehebohan yang disebabkan tindakan Kapolres Jaksel sejak awal dalam kasus ini tanpa sepengetahuan Kapolda Metro. Publik akan melihat conflict of Interest Kapolda Metro di sini sangat tinggi dan terindikasi memiliki hubungan personal dengan Irjen Sambo," jelasnya.
Diketahui, Irjen Ferdy Sambo beberapa waktu lalu bertemu dengan Fadil Imran usai peristiwa berdarah di rumahnya membuat publik geger. Pertemuan itu terekam dalam sebuah video yang memperlihatkan Ferdy Sambo menangis sambil memeluk Fadil Imran.
Secara etika, kata Bambang, tindakan kedua perwira tinggi Polri itu tidak bisa dibenarkan. Alasannya, Fadil merupakan seorang penyidik utama dan penanggung jawab dalam kasus ini, sementara Ferdy Sambo adalah seseorang yang terlibat dalam sebuah kasus pidana.
"Kalaupun pertemuan itu sekedar bentuk simpati kepada junior, harusnya bukan dalam pertemuan resmi antar pejabat Polri yang diekspos seperti itu, tetapi lebih personal," katanya.
Bambang menjelaskan, kultur bangsa Indonesia yang masih kental dengan nepotisme sangat sulit untuk menerima Fadil Imran akan mampu objektif dan profesional dalam menuntaskan kasus ini.
Optimisme publik setelah penonaktifan tiga pejabat Polri juga bisa menurun dengan penyerahan kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya.
"Di sisi lain, publik juga belum lupa bagaimana penanganan kasus KM-50 yang masih menyisakan banyak tanda tanya masyarakat. Akibatnya juga akan muncul asumsi-asumsi lagi bahwa penanganannya bisa jadi mengadopsi pola penanganan kasus KM-50 yang masih memunculkan pertanyaan-pertanyaan," bebernya.
Bambang mengatakan problem utama Polri saat ini adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat pada Polri. Hal ini akan lebih mudah dikelola Timsus yang dibentuk sebagai iktikad baik Kapolri.
Seharusnya, kata dia, Timsus bisa langsung menyerahkan penanganan kasus ini pada Bareskrim Polri dengan alasan urgensinitas membangun kepercayaan publik, selain Kabareskrim juga berada dalam Timsus.
"Ini sangat penting bukan hanya untuk membangun kepercayaan publik saja, tetapi untuk memastikan tidak ada saling lempar tanggung jawab antara timsus dengan Polda Metro bila kasus itu diserahkan kepada Polda Metro dengan alasan prosedural. Sementara alasan prosedural-prosedural itulah yang selama ini memunculkan kejanggalan-kejanggalan," pungkasnya.(*)