Penjual Hewan Kurban Menjerit Belum Mendapatkan Vaksin Hewan Ternak

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Penyakit, Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak membuat masyarakat khawatir. Terlebih, pada masa menjelang Idul Adha 1443 Hijriah.

Untuk mencegah wabah PMK ini Pemerintha Pusat mengeluarkan vaksinasi ntuk hewan ternak. Namun vaksinasi itu belum secara menyeluruh didapatkan oleh para pedagang hewan qurban jelang Idul Adha ini.

Namun, pemerintah belum gerak cepat. Sehingga para penjual hewan kurban menjerit, karena belum menapatkan vaksin untuk hewan ternak yang akan dijualnya. Mereka terancam bangkrut.

Tasbih selaku penjual hewan kurban di daerah Keramat Setu, Cipayung, Jakarta timur (Jaktim) menjerit dan meminta kepada pihak-pihak terkiat khusunya pemerintah dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) untuk segera mempercapat vakasinasi.

Hal tersebut disampailan Tasbih, pasalnya hingga hari ini pihaknya belum memdapatkan vaksinasi untuk hewan ternaknya.

"Nah kita juga mengharapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang duduk dipemerintahan maupun di dinas KPKP ayo dong disebarkan," sindiri Tasbih.

"Yang jelas kan jadi ada ketengan dari peternak, pembelinya juga tenang karena sudah divaksin," ucapnya menambahkan.

Tasbih pun mengatakan, bahwa vaksin qurvan sudah turun, namun baru di Jawa Timur dan belum disebar secara menyeluruh.

"Memang untuk sementara ini belum sampai kesini nih masalah vaksinnya pak yg sudah turun di Jatim (Jawa Timur)," katanya.

Kendati demikian, Tasib meminta kepada pembeli tidak usah khawatir sebab, pihaknya sudah memberi suntikan dengan dan oxytetra kepada hewan qurban yang di jualnya.

"Ditasbih qurban ini sapi sudah saya suntik dengan oxy tetra, terus saya suntik APP. Jadi garansi sapi sehat," tandas Tasbih.

Tasbih juga menjelaskan, bahwa perawan hewan qurban disini sangatlah baik, karen pihaknya terus melakuka perawatan rutin setiap harinya.

"Untuk perawatin disini kita sapi ini pagi sore mandi terusnya pagi sore juga disemprot disinfektan bang sapinya kandangnya, tempat pakannya," pungkas Tasbih.

Sebagai informasi, Perkembangan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) per hari ini sudah menyebar ke 19 Provinsi dan 213 Kabupaten/ Kota. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk  penanganan Penyakit PMK.

Namun demikian, seiring dengan meluasnya kasus ke berbagai daerah, Pemerintah mengambil langkah cepat yang lebih massif dengan membentuk Satgas Penanganan PMK, yang akan mengkoordinasikan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit PMK, terutama yang terkait dengan penyediaan vaksin dan obat, serta pelaksanaan vaksinasi. 

Perlu diketahui, PMK sebagai Penyakit Hewan Menular (PHM) strategis, penetapan status Darurat PMK bisa diusulkan dari Bupati/Wali Kota kepada Gubernur lalu kepada Pemerintah Pusat. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403 dan 404 Tahun 2022 untuk menetapkan di dua Provinsi yakni Aceh dan Jawa Timur.

Menteri Ekonomi (Menko) Airlangga Hartanto mengatakan, saat ini upaya Pemerintah untuk mencegah penyebaran virus PMK yakni melakukan pengadaan dan distribusi vaksin dalam jumlah besar, dan segera melakukan vaksinasi kepada hewan ternak. "Dengan ini diharapkan herd immunity bisa segera tercapai," ujar Airlangga Hartanto, Senin (20/6/2022).

Arilangga mengatakan, Vaksinasi PMK perdana dilakukan pada 14 Juni 2022 di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, selanjutnya akan didorong untuk vaksinasi dasar yaitu 2 kali vaksinasi dengan jarak 1 bulan, serta booster vaksin setiap 6 bulan. Untuk melaksanakan Program Vaksinasi tersebut, akan dilakukan oleh sekitar 1.872 tenaga medis dan 4.421 paramedis.

Ke depannya, dibutuhkan sekitar 28 juta Dosis Prioritas Vaksinasi, dan saat ini yang sudah diimpor sebanyak 3 juta dosis, di mana 0,8 juta dosis dalam proses pengadaan Pemerintah, sedangkan yang 2,2 juta dosis sedang proses refocusing untuk pembiayaan anggarannya.

Kemudian penyediaan vaksin dalam 3 bulan mendatang mampu lebih dari 16 juta dosis dari Importir Penyedia Vaksin. Sedangkan, vaksin dalam negeri dari PUSVETMA dan dari produsen vaksin dalam negeri lainnya.

"Pemerintah sedang menyelesaikan pembelian vaksin 3 juta dosis agar bisa segera didistribusikan dan dilakukan vaksinasi pada ternak prioritas. Sementara, untuk memenuhi kebutuhan 28 juta dosis sampai akhir 2022, salah satunya Pemerintah akan bekerja sama dengan importir swasta dengan jumlah vaksin yang sesuai kebutuhan, dengan kontrol dan pengawasan Pemerintah. Selain itu, Pemerintah menyiapkan SDM terlatih untuk vaksinasi PMK serta penandaan (eartage) dan pendataan ternak," jelas Ketua Umum Golkar ini. (Aldi)