Merespon hal itu, Pemerintah Kota Bogor bersama unsur yang lain melakukan berbagai upaya, dan inovasi agar dapat keluar dari stigma kota intoleran tersebut.
“Pemkot Bogor tentunya sudah mencoba melalui tata kelola pemerintahan yang inklusif (membuka diri), kaum yang sebelumnya marjinal, disabilitas, diskriminasi, tidak diberikan ruang apresiasi dan partisipasi, justeru kini semuanya dilindungi,” katanya.
“Jargon intoleransi, koruptif, berangsur hilang. Dan itu yang harus diselaraskan,” katanya.
Penyelesaian konflik Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Kota Bogor, sambung dia, merupakan suatu momentum terbaik yang dicapai Pemkot Bogor dalam membuktikan kota yang toleran.
Pemkot dan masyarakat rayakan Hari Jadi Bogor ke-540 tahun. (ist)
“Alhamdulillah, banyak peraturan yang kita batalkan, kita cabut sebagai bentuk kita meminimalisir adanya diskriminasi melalui peraturan,” tegas Alma.
Kemudian, Pemerintah Kota Bogor bersama DPRD menerbitkan peraturan yang lebih ramah untuk seluruh kelurga, dan masyarakat, sehingga tidak ada pembedaan antara orang asli Bogor dengan luar asli Bogor, baik dalam hal pelayanan dan sebagainya.
“Kami membuat aturan secara publik agar bisa diakses, dan melindungi semuanya, salah satunya terbitnya Perda Pencegahan, dan Penanggulangan Prilaku Penyimpangan Seksual (P4S),” jelas Alma.
Segudang masalah saat ini masih harus ditangani.
Setumpuk masalah akan muncul di kemudian hari, itulah realita kehidupan.
Tetapi hukum alam itu telah disikapi oleh Pemerintah Kota Bogor dengan menerapkan nilai yang telah diamanaatkan para leluhur Sunda Bogor.
Apa yang kita nikmati hari ini adalah warisan yang kita peroleh dari para leluhur dan apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk kehidupan di masa depan.
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
