ADVERTISEMENT

Gaji DPRD Melonjak di Tengah Jeritan Warga, Pantaskah?

Rabu, 12 Januari 2022 10:31 WIB

Share
Gedung DPRD DKI Jakarta. (foto: poskota/cahyono)
Gedung DPRD DKI Jakarta. (foto: poskota/cahyono)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Oleh Wartawan PosKota, Deni Zainudin

DI tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda dan berbagai kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) melonjak, tetiba warga Jakarta dikejutkan juga dengan kabar ‘ngotot’-nya para wakil rakyat daerah (DPRD) ikut menaikkan pendapatannya atau sebut saja GAJI.

Bukan angka kecil, nilainya yang fantastis dan menggunakan uang warga dari APBD 2022 yakni sebesar Rp177 miliar atau naik menjadi Rp26,42 miliar dari sebelumnya itu apakah mereka masih layak disebut wakil rakyat?

Dalam rincian belanja yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2022, dengan kenaikan ini, setiap anggota Dewan akan mengantongi Rp 139.324.156 setiap bulannya pada tahun 2022.

Meskipun anggaran tunjangan naik, tetapi tidak semua komponen yang diberlakukan sama.

Dari komponen tersebut, untuk pada tahun 2022 tidak seluruh tunjangan mengalami kenaikan. Hanya ada empat tunjangan yang mengalami kenaikan hingga menyebabkan gaji anggota dewan Kebon Sirih meningkat.

Ngototnya kenaikan gaji para wakil rakyat di Kebon Sirih ini, memang bukan lah tidak boleh atau dilarang. Hanya saja, kondisi ekonomi yang masih belum sepenuhnya normal banyak rakyatnya yang masih ‘menjerit’, bahkan untuk sekedar makan saja susah.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi berkata bahwa kenaikan bukan pada gaji, melainkan pada tunjangan kinerja. Dan kenaikan itu pun, selorohnya bukan untuk pribadi melainkan untuk realisasi program Pemprov DKI dan bantuan kepada warga Ibu Kota.

Bahkan, tak ingin terus disudutkannya, pimpinan lembaga legislatif ‘Kebon Sirih’ tersebut pun menyebutkan kenaikan pendapatannya itu angkanya terlalu kecil dan tidak sebanding dengan anggaran koleganya yang merupakan pimpinan eksekutif daerah.

Bicara soal kinerja, warga juga dapat menilianya sendiri sejauh mana kinerja para anggota DPRD ini, terlebih dalam memperjuangkan kesejahteraan sosial-ekonomi.  Terlalu sedikit, aspirasi atau suara-suara warga yang didengarkannya ketimbang apa yang menjadi kebutuhannya pribadi

Halaman

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT