KLB Demokrat Sibolangit Ditolak Menkumham, Pengamat Ini Menyebut Jokowi Tak Butuh Dukungan Politik Moeldoko
JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ditolaknya hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat kubu Moledoko oleh Kemenkumham semakin mempertegas bahwa Jokowi tidak butuh dukungan politik dari Moeldoko bersama partai hasil KLB Sibolangit Sumatera Utara itu.
Hal demikian diungkapkan oleh Pengamat Politik dari Direktur Lingkar Wajah Kemanusiaan (LAWAN Institute) Muhammad Mualimin, Rabu, (31/03/2021).
Pasalnya jika permohonan KLB Demokrat Sibolangit dikabulkan , bukan tidak mungkin Moeldoko sebagai pimpinan partai menjanjikan dukungan politik kepada rezim pemerintahan Jokowi.
"Dukungan yang dijanjikan semacam itu tidak membuat Jokowi tertarik malah akan merusak citranya sebagai pemimpin yang terpilih secara demokratis," kata Mualimin ketika dihubungi, Rabu, (31/3/2021).
Mualimin menilai, tidak adanya dukungan dari Partai Demokrat versi Moeldoko pun tidak akan menggoyahkan kekuatan politik yang dimiliki oleh Jokowi saat ini.
Sebab, gerbong dukungan yang dimiliki oleh Jokowi sudah lebih dari cukup untuk menjalankan pemerintahan tanpa adanya dukungan tersebut.
"Jokowi sudah banyak partai yang mendukung , gerbongnya sudah penuh , jadi tidak diperlukan lagi (dukungan)," sebutnya.
Selain itu Ia mengatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu disebutnya juga tidak akan mau mewariskan dosa sejarah karena dianggap merusak partai Demokrat versi AHY yang memiliki sejarah politik yang cukup besar.
Tak hanya disitu, atas hasil ini juga sekaligus untuk menjaga hubungan baik dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga mantan Presiden RI ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Karena SBY Presiden pertama yang dipilih secara langsung dan demokratis. Serta pada tahun 2014 sangat memuluskan pergantian kepemimpinan ke Jokowi dan tidak ada permasalahan yang berarti," imbuhnya. (cr05)