Kemenkumham Tolak Demokrat KLB Sibolangit, DPC Demokrat Kabupaten Bekasi Sebut Tak Ada Dualisme Lagi

BEKASI, POSKOTA.CO.ID - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak kepengurusan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang tanggal 5 Maret 2021, ditolak," ujar Menkumham Yasonna Laoly dalam konferensi pers daring, Rabu (31/03/2021).

Sebab, lanjut dia, dari hasil pemeriksaan dan verifikasi Kemenkuham masih terdapat beberapa kelengkapan dokumen yang belum dipenuhi.

Antara lain perwakilan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) dan DPC (Dewan Pimpinan Cabang) yang datang tidak disertai mandat Ketua DPD dan DPC.

Menanggapi itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi, Romli menghargai sikap konsisten yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM dalam pengakuan kepengurusan yang sah yakni di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Ini merupakan sikap yang konsisten dan bijaksana dari Menkumham soal pengakuan kepengurusan Partai Demokrat. Sejak lama kan memang yang diakui itu Demokrat kepemimpinan AHY karena adanya surat keputusan Kemenkum HAM dengan Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2020," kata dia.

Dengan tidak diterimanya kepengurusan KLB ini, Romli berharap agar para kader dan simpatisan untuk kembali bersatu dalam membangun Partai Demokrat agar kembali Berjaya. Taka da dualisme.

"Dengan tidak diterimanya dokumen kepengurusan versi KLB ini, menandakan tidak adanya dualisme di Partai Demokrat. Kita para kader bersyukur bahwa konflik ini sudah selesai. Maka dari itu saya meminta untuk para kader untuk kembali bersatu membesarkan partai kita ini," ujar Romli.

Selain itu, dia juga meminta kerjasama para kader untuk kembali menjalankan program-program yang diperintahkan oleh Ketua Umum AHY.

Sebab, lanjut dia, ketika konflik ini muncul ke permukaan, banyak program yang diwacanakan tidak berjalan dengan baik.